TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Rapor hijau keberhasilan administrasi finansial ini menjadi poin krusial yang disampaikan secara langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, saat membacakan pidato penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian dokumen pertanggungjawaban makro tersebut dilangsungkan dalam forum terhormat Rapat Paripurna Ke-8 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang dihadiri oleh berbagai elemen pemangku kepentingan daerah.
Rapat paripurna yang berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Inhil, Ir. H. Amd. Junaidi AN, M.Si., dengan didampingi unsur pimpinan legislatif lainnya serta dihadiri jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, hingga para camat se-Kabupaten Inhil.
Selain berfokus pada pemaparan nota keuangan dan akuntabilitas realisasi anggaran belanja daerah oleh pihak eksekutif, sidang berkala ini juga mengagendakan satu poin penting lainnya yaitu penyampaian Laporan Reses I Masa Persidangan V Tahun Sidang 2026.
Penyatuan agenda ini dinilai strategis guna mengorelasikan pencapaian program kerja pembangunan yang telah lewat dengan dinamika serapan aspirasi masyarakat terbaru yang dihimpun oleh para wakil rakyat di lapangan.
Dalam orasi konstitusionalnya, Bupati Herman menegaskan bahwa pengajuan draf Ranperda Pertanggungjawaban ini bukan sekadar pemenuhan rutinitas birokrasi tahunan belaka, melainkan manifestasi dari amanat undang-undang serta bukti nyata komitmen pemda dalam menegakkan transparansi publik.
Keberhasilan menyabet opini WTP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 18.B/T/S-HP/DJPKN-V.PEK/PPD.0105/2026 membuktikan bahwa manajemen keuangan di Bumi Sri Gemilang berjalan secara tertib dan patuh terhadap regulasi hukum yang berlaku.
Prestasi ini diklaim sebagai buah kerja keras kolektif dari seluruh jajaran organisasi perangkat daerah yang secara disiplin mengelola anggaran demi menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan wilayah.
Menutup pidato resminya, orang nomor satu di Indragiri Hilir tersebut menaruh ekspektasi tinggi agar jajaran panitia khusus (Pansus) DPRD bersama tim anggaran eksekutif dapat segera melakukan pembedahan dokumen secara komprehensif, objektif, dan mendalam.
Sinergi pembahasan yang tajam diharapkan mampu melahirkan rumusan kebijakan baru yang kian memperkokoh fondasi sistem pengawasan internal pemerintahan serta mengoptimalkan efisiensi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Pemkab Inhil optimistis melalui kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, seluruh target pembangunan daerah dapat dieksekusi secara akseleratif demi mewujudkan masyarakat Indragiri Hilir yang jauh lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
