PEKANBARU – Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Riau mengambil langkah taktis merespons ketidakstabilan iklim keuangan daerah. Seluruh anggota DPRD dari Fraksi PKS di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Riau diinstruksikan secara tegas untuk mengawal dan membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Instruksi tersebut diserukan langsung oleh Ketua DPW PKS Provinsi Riau, H. Ahmad Tarmizi. Ia menekankan bahwa optimalisasi pendapatan tersebut harus menyasar empat sektor krusial, yakni pajak daerah, retribusi, pembagian dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Ahmad Tarmizi membeberkan, saat ini postur keuangan mayoritas Pemda di Riau dalam kondisi terguncang. Hal ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan secara masif terhadap instrumen Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Bumi Lancang Kuning. Dampak domino dari kebijakan nasional tersebut mulai mengganggu ritme program pembangunan infrastruktur di daerah.
Dorong Pembentukan Pansus di Tingkat Legislatif
Guna mengintervensi kondisi tersebut, PKS menginstruksikan perwakilannya di parlemen untuk memanfaatkan fungsi pengawasan dan legislasi secara optimal melalui pembentukan regulasi yang pro-pendapatan daerah.
“Saya selaku Ketua DPW PKS Riau, pada momentum Rapat Koordinasi Anggota DPRD PKS se-Riau beberapa waktu lalu, telah meminta secara resmi kepada seluruh legislator Fraksi PKS agar berperan aktif membantu Pemda menggenjot PAD. Langkah konkret ini bisa ditempuh melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD maupun instrumen hukum lain yang sah,” ujar Wakil Ketua DPRD Riau tersebut, Jumat (13/5/2026).
Pria kelahiran Pekanbaru ini menambahkan, terobosan strategis tersebut sebenarnya sudah mulai diarsiteki di tingkat DPRD Provinsi Riau. Parlemen telah resmi mengetok palu pembentukan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah (Pansus OPD) yang dikomandoi oleh politisi PKS, Abdullah.
“Sejauh ini, kerja-kerja Pansus OPD di tingkat provinsi menunjukkan tren yang sangat positif dan mendapatkan lampu hijau serta dukungan penuh dari Gubernur Riau beserta berbagai stakeholder terkait,” imbuhnya.
Lepas dari Ketergantungan Fiskal Pusat
Ahmad Tarmizi menggarisbawahi bahwa Provinsi Riau secara geopolitik ekonomi tidak boleh terus-menerus terjebak dalam zona nyaman ketergantungan dana transfer dari pusat. Ketergantungan yang tinggi dinilai membuat ruang manuver pembangunan daerah menjadi sangat sempit dan rentan goyah terhadap riak perubahan kebijakan fiskal nasional.
Oleh karena itu, membangun pondasi kemandirian fiskal (fiscal autonomy) melalui pendongkrakan sektor PAD orisinal sudah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
“Kami di PKS, yang diberikan amanah oleh rakyat memiliki perwakilan di DPRD, merasa bertanggung jawab secara moral dan terpanggil secara institusi untuk berkolaborasi menjemput kemandirian fiskal tersebut. Ini semua demi memastikan denyut nadi pembangunan di Riau tetap terjaga dan roda perekonomian masyarakat bawah bisa terus bertumbuh,” tutup Ahmad Tarmizi.
