BANGKINANG KOTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia secara resmi membuka kran pendaftaran untuk kompetisi bergengsi Lomba Debat Penegakkan Hukum Pemilu (PHP) Ke-VI Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 15 hingga 24 Juli 2026 mendatang.
Informasi mengenai agenda nasional tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Syawir Abdullah, melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kampar, Miki AB, pada Rabu (15/7/2026) siang di Bangkinang Kota.
Pembukaan akses registrasi skala nasional ini menjadi angin segar bagi dunia akademik siber karena seluruh rangkaian pendaftaran dilakukan secara daring (online) serta dipastikan bebas biaya alias gratis untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
Guna memaksimalkan keterwakilan daerah di ajang bergengsi tersebut, jajaran Bawaslu Kabupaten Kampar bergerak taktis dengan melakukan sosialisasi intensif ke sejumlah institusi pendidikan tinggi di wilayahnya, salah satunya menyasar Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
Dalam agenda roadshow edukasi itu, Miki AB yang juga merupakan mantan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, memaparkan secara komprehensif mengenai draf pedoman kompetisi, persyaratan administratif tim, hingga lini masa tahapan perlombaan.
Langkah proaktif ini sengaja diambil agar para mahasiswa hukum dan ilmu sosial di Kabupaten Kampar memiliki persiapan yang matang sebelum bertarung di panggung nasional.
Kompetisi Lomba Debat PHP VI Tahun 2026 ini mengusung tema sentral “Penguatan Lembaga Bawaslu dalam Penegakkan Hukum Pemilu” yang dinilai sangat relevan dengan dinamika demokrasi kontemporer di tanah air.
Pihak penyelenggara di tingkat daerah menaruh ekspektasi yang tinggi agar para intelektual muda dari Bumi Sari Madu dapat ambil bagian sebagai peserta aktif guna menguji ketajaman analisis hukum pemilu mereka di tingkat pusat.
Bawaslu Kampar berharap keterlibatan mahasiswa ini tidak sekadar mengejar prestasi juara, melainkan mampu menjadi ruang kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi penguatan ekosistem pengawasan pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas.
