Potret RiauPekanbaru

Masuki Era Digitalisasi, Bapenda Riau Gandeng Ombudsman Optimalkan Pajak Daerah

81
×

Masuki Era Digitalisasi, Bapenda Riau Gandeng Ombudsman Optimalkan Pajak Daerah

Sebarkan artikel ini
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto bersama Anggota Ombudsman RI, Nuzran Johe.F-Istimewa

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperketat pengawasan dan mutu kinerja di berbagai unit kerja administrasi guna menghadapi rangkaian penilaian kepatuhan pelayanan publik nasional oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Berdasarkan koordinasi berkala sepanjang tahun 2026, akselerasi pembenahan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan sistem birokrasi yang transparan, bersih, serta berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat umum.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan rasa terima kasihnya atas fungsi pendampingan regulasi yang konsisten diberikan oleh Ombudsman Perwakilan Riau, sehingga instansi daerah mampu mendeteksi kelemahan sistemis dan melakukan perbaikan mutu secara komprehensif dari waktu ke waktu.

Langkah digitalisasi sektor publik (e-government) kini menjadi program prioritas utama Pemprov Riau guna memotong jalur birokrasi yang berbelit serta mempermudah akses masyarakat dalam menjangkau hak layanan dasar.

Salah satu indikator keberhasilan transformasi ini dibuktikan lewat lonjakan performa RSUD Arifin Achmad Riau yang kini memiliki fasilitas kamar perawatan modern sekaligus mencatatkan pertumbuhan neraca keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara signifikan akibat tingginya kepercayaan warga.

Pola akuntabilitas serupa turut ditunjukkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang sukses menyelaraskan keramahan loket administrasi dengan optimalisasi target penerimaan kas daerah secara luar biasa.

Di sisi lain, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menegaskan bahwa kunjungan kerjanya ke Kota Pekanbaru merupakan bagian dari komitmen monitoring pusat untuk mematangkan agenda kick-off penilaian nasional pada pertengahan Juli ini.

Proses evaluasi independen yang memotret kepatuhan standar pelayanan publik di tingkat kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah kabupaten/kota ini akan berjalan maraton dan ketat hingga November mendatang.

Sebagai puncak apresiasi, seluruh lembar hasil penilaian kumulatif tersebut dijadwalkan akan diumumkan secara transparan dalam sebuah perhelatan akbar pada Desember 2026 yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.