RENGAT – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) terus bergerak agresif memperkuat sinergi dengan jajaran kabinet pusat guna mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah.
Langkah taktis ini ditandai dengan agenda Kunjungan Kerja (Kunker) yang dipimpin langsung oleh Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto, S.Sos, M.Si., dalam rombongan besar bertajuk Roadshow Jilid II ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Jakarta pada Jumat (10/7/2026).
Kehadiran kepala daerah yang turut didampingi Sekretaris Daerah Zulfahmi Adrian, AP., M.Si., beserta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait tersebut disambut langsung oleh Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Dalam forum audiensi strategis tersebut, Bupati Inhu memaparkan sejumlah usulan prioritas yang membutuhkan intervensi anggaran dari APBN akibat adanya keterbatasan ruang fiskal pada APBD murni daerah.
Beberapa isu krusial yang diajukan meliputi optimalisasi potensi pertanian lokal guna menguatkan ketahanan pangan mandiri, serta program revitalisasi sejumlah pasar tradisional di Inhu yang kondisinya rusak parah akibat faktor usia maupun dampak bencana kebakaran terdahulu.
Selain itu, Ade Agus juga secara khusus memperjuangkan agar lahan perkebunan kelapa sawit yang menjadi objek penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dapat dihibahkan pengelolaannya kepada pihak koperasi desa demi mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes).
Gayung bersambut, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif proaktif jajaran Pemkab Inhu yang sigap “menjemput bola” ke kementerian pusat demi kesejahteraan masyarakat di daerah.
Pihak kementerian menyatakan sepakat dengan skema pengelolaan lahan eks-penertiban sawit berbasis pemberdayaan koperasi lokal dan siap mendorong usulan tersebut kepada Agrinas Nusantara agar segera ditindaklanjuti secara teknis.
Sebagai langkah konkret, Wamenko meminta Pemkab Inhu untuk bergerak cepat menyusun dokumen administrasi resmi sebagai landasan hukum yang kuat agar realisasi program ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi pascabencana di Kabupaten Indragiri Hulu dapat segera terwujud.
