SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti guna merancang strategi jitu pengetatan jaring pengaman sosial.
Forum krusial yang dihelat pada Kamis (9/7/2026) ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., dengan menghadirkan narasumber ahli yakni Heriyanto, S.Hut., M.T. dan M. Khoffifudin.
Agenda strategis ini diikuti secara masif oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran camat, lurah, kepala desa, serta pemangku kepentingan lintas sektor sebagai bentuk konsolidasi total dalam menekan ketimpangan ekonomi di wilayah hilir pesisir tersebut.
Dalam pemaparan datanya, Wakil Bupati Muzamil mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini masih bertengger di angka yang cukup tinggi yakni mencapai 20,51 persen atau merepresentasikan sekira 39.410 jiwa.
Tingginya angka fluktuasi sosial tersebut dipicu oleh kombinasi faktor karakteristik geografis yang berupa gugusan pulau, keterbatasan interkoneksi infrastruktur dasar, minimnya lapangan kerja formal, jatuhnya nilai tukar komoditas andalan masyarakat, hingga sempitnya kapasitas ruang fiskal daerah.
Kondisi objektif ini menuntut jajaran birokrasi untuk mengesampingkan kepentingan sektoral demi menghadirkan program intervensi belanja publik yang jauh lebih presisi, radikal, serta menyentuh kantong-kantong kemiskinan secara riil.
Guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Kepulauan Meranti kini tengah menggeser fokus pendanaan dengan mendorong optimalisasi sumber pembiayaan non-APBD, seperti dana desa serta kontribusi korporasi swasta lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Tiga pilar intervensi utama yang kini dipacu meliputi pemangkasan beban pengeluaran harian tangga miskin, penguatan kapasitas pendapatan melalui stimulus UMKM, serta perluasan akses terhadap jaminan pelayanan dasar yang layak.
Di akhir arahannya, Muzamil menegaskan kunci utama keberhasilan program pengetasan kemiskinan ini mutlak berada pada akurasi integrasi data penerima manfaat, agar setiap bantuan yang dikucurkan mampu menuntun masyarakat keluar menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
