BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru secara resmi menjalin kemitraan strategis lintas pulau dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang digelar khidmat di Kota Kembang.
Langkah visioner yang dinakhodai langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, ini dirancang sebagai lompatan besar guna mempercepat laju pembangunan daerah sekaligus mendongkrak daya saing ibu kota Provinsi Riau di kancah nasional.
Kerja sama menyeluruh ini membidik berbagai sektor vital, mulai dari reformasi pelayanan publik, akselerasi iklim investasi, transformasi pemerintahan digital, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tata ruang kota, hingga pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
Salah satu poin krusial yang mencuat dalam pertemuan tingkat tinggi ini adalah komitmen bersama untuk mendorong kembali pembukaan rute penerbangan langsung (direct flight) Pekanbaru-Bandung PP, menyusul rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara pada 17 September mendatang.
Wali Kota Agung Nugroho menilai pemulihan konektivitas udara ini akan menjadi katalisator penting yang mempermudah mobilitas pelaku usaha, mahasiswa, wisatawan, maupun jajaran aparatur sipil negara dari kedua wilayah.
Dengan akses transportasi yang jauh lebih efisien, rantai pasok perdagangan antara Pulau Sumatera dan Jawa diyakini akan semakin solid, memangkas biaya logistik, serta memberikan stimulus positif bagi sektor perhotelan serta industri kuliner di Kota Bertuah.
Selain berfokus pada ekspansi ekonomi, Pemko Pekanbaru juga berkomitmen menyerap berbagai kisah sukses tata kelola perkotaan Kota Bandung, terutama dalam hal digitalisasi perizinan terpadu, penataan kabel optik bawah tanah, serta pengelolaan ruang terbuka hijau yang estetik.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut hangat jalinan kolaborasi ini dan melayangkan apresiasi atas berbagai program inovatif berbasis kemasyarakatan yang tengah gencar bergulir di Pekanbaru di bawah kepemimpinan Agung Nugroho.
Kedua pimpinan daerah ini sepakat bahwa kesepakatan ini tidak boleh mandek sebagai dokumen seremonial belaka, melainkan harus segera ditindaklanjuti dengan program kerja konkret yang inklusif demi menghadirkan kemajuan yang setara bagi warga kedua kota.
