PEKANBARU – Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau pada Jumat (21/11/2025). RDP ini berfokus pada pembahasan Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2026 di tengah kondisi fiskal daerah yang menantang.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menjadi leading sector dalam pembahasan ini. Ia secara tegas menyoroti belum maksimalnya pendapatan daerah dan perlunya efisiensi belanja yang tepat sasaran.
“Bisa tidak dengan anggaran terbatas, tapi kita bekerja lebih baik? Selama ini mungkin kita belanja sesuai keinginan, bukan sesuai kebutuhan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ujar Edi Basri, menekankan perlunya pergeseran pola pikir dalam perencanaan anggaran.
Edi Basri juga menekankan pentingnya komitmen perangkat daerah untuk memperbaiki pola belanja dan meningkatkan kinerja agar capaian program pembangunan tetap berjalan optimal.
BPKAD Angkat Bicara Soal BUMD dan Kehati-hatian Fiskal
Plt. Kepala BPKAD Provinsi Riau, Ispan Syahputra, menjelaskan bahwa Pemprov harus lebih berhati-hati dalam penyusunan anggaran 2026 mengingat kondisi fiskal yang belum stabil. Ia menegaskan bahwa kehati-hatian dalam perencanaan adalah kunci agar pengelolaan keuangan daerah tetap terkendali dan efektif.
Ispan turut menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam menyumbang pendapatan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan dorongan yang lebih terukur.
“Untuk mendorong kinerja BUMD yang under performance, tentu dari pihak pemerintah juga harus memberi target yang ambisius, namun masih bisa dicapai,” jelas Ispan Syahputra, menggarisbawahi perlunya target kinerja yang realistis namun menantang.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III Edi Basri, didampingi Wakil Ketua Komisi III Misliadi, dan dihadiri oleh anggota Komisi III lainnya serta jajaran BPKAD Provinsi Riau.(Adv)
