PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama barisan Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Riau resmi memperkuat komitmen sinergisitas mereka dalam mengawal sekaligus menjemput berbagai program pembangunan strategis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah diplomasi politik dan anggaran ini ditandai secara resmi melalui peluncuran Forum DPR RI Asal Daerah Pemilihan Riau.
Agenda krusial yang mengintegrasikan kepentingan daerah dan pusat tersebut diselenggarakan di Ruang Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Pekanbaru, pada Senin (8/6/2026).
Kehadiran forum khusus ini dirancang sebagai wadah kolaborasi formal yang menjembatani Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen nasional dalam menyelaraskan peta jalan (roadmap) pembangunan daerah dengan kebijakan makro pemerintah pusat.
Melalui simpul komunikasi yang lebih kokoh ini, berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur dan sektor vital lainnya di Bumi Lancang Kuning diharapkan dapat memperoleh dukungan program yang konkret serta alokasi penganggaran yang jauh lebih optimal dari instrumen APBN.
Dalam sambutan arahannya, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menggarisbawahi bahwa forum ini mengemban peran yang sangat strategis dalam memperkuat fungsi koordinasi antara eksekutif di daerah dengan para legislator di tingkat nasional.
Menurutnya, berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas mendesak bagi masyarakat Riau tidak bisa lagi diperjuangkan secara parsial.
Perjuangan tersebut harus dilakukan secara kolektif, terstruktur, dan terkoordinasi dengan baik agar mampu menghasilkan daya tawar serta dukungan yang lebih kuat dari jajaran kementerian dan lembaga di pemerintah pusat.
Lebih lanjut, SF Hariyanto memaparkan realitas objektif di mana akselerasi pembangunan daerah tidak dapat lagi bertumpu dan mengandalkan kemampuan kapasitas fiskal daerah semata.
Dengan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 yang berada di kisaran Rp8,3 triliun, intervensi berupa program stimulan dan kucuran dana dari pemerintah pusat mutlak diperlukan untuk menggenjot ketertinggalan pembangunan di berbagai sektor.
Ia berharap forum koordinasi ini menjadi titik balik yang baik untuk mempererat jalur komunikasi demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Menutup pemaparannya, Plt Gubernur Riau mengungkapkan bahwa secara umum potret indikator makro pembangunan Provinsi Riau saat ini sebenarnya menunjukkan performa capaian yang cukup menggembirakan karena berada di atas rata-rata nasional.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak ingin berpuas diri mengingat masih ada sejumlah tantangan struktural dan pekerjaan rumah logistik yang harus diselesaikan secara bersama-sama melalui kerja kolaboratif yang berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan daerah dan pusat.(Adv)
