Potret RiauIndragiri Hulu

Penjarahan Kebun Sawit Agrinas Eks PT GH, Sejumlah Warga Banjar Balam Terancam Pidana

50
×

Penjarahan Kebun Sawit Agrinas Eks PT GH, Sejumlah Warga Banjar Balam Terancam Pidana

Sebarkan artikel ini
Gerombolan penjarah kebun sawit PT Agrinas Palma Nusantara eks PT GH di Desa Banjar Balam.F-Manroe/Potret24.com

‎RENGAT – Aksi penjarahan Tandan Buah Segar (TBS) sawit di areal perkebunan kelapa sawit hasil Penertiban Kawasan Hutan (PKH) oleh Satgas PKH yang merupakan eks PT Gandaerah Hendana (GH) di Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, kian memanas.
‎
‎Kebun kalapa sawit milik negara yang pengelolaannya dipercayakan kepada PT Permata Linggo Jaya sebagai mitra KSO PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), diduga menjadi sasaran aksi pemanenan TBS secara ilegal oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat Desa Banjar Balam.

Bahkan, berdasarkan keterangan sejumlah pihak, aksi tersebut diduga turut menyeret nama Kepala Desa Banjar Balam, Ade Irawan.
‎
‎Sorotan semakin tajam setelah Rio, yang mengaku sebagai adik kandung Ade Irawan, secara terbuka menyatakan dirinya ikut dalam kelompok yang melakukan pengambilan TBS tersebut.
‎
‎Pernyataan Rio disampaikan kepada wartawan melalui pesan singkat WhatsApp sekira pukul 07.19 WIB, Senin (16/11/2026).
‎
‎”Hari ini saya nyatakan ikut serta dalam peserta (gerombolan penjarahan, red),” tulis Rio.

Lebih lanjut, dalam keterangannya Rio memberikan jawaban kepada wartawan atas peryataanya itu.

“Bapak udah tau jawabannya, kan gak perlu bapak tanya,” sambungnya.
‎
‎Ironisnya, berdasarkan informasi yang diperoleh, Rio diketahui pernah tercatat sebagai pekerja PT Gandaerah Hendana, perusahaan perkebunan yang arealnya kemudian menjadi bagian dari Penertiban Kawasan Hutan oleh Satgas PKH.
‎
‎Berdasarkan data dan keterangan lapangan pada Minggu (15/11/2026), diketahui sedikitnya tujuh orang diduga terlibat dalam aksi penjarahan TBS sawit milik negara tersebut. Mereka masing-masing disebut bernama Awi, Suriadi alias Sisur, Sudi, Gunawan, Icip, Andi, dan Coi.
‎
‎Dalam menjalankan aksinya, kelompok tersebut menggunakan senjata tajam serta melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap pekerja PT Permata Linggo Jaya mitra Agrinas yang sedang menjalankan tugas pengelolaan dan pengamanan kebun.
‎
‎Jika dugaan ini terbukti, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan perebutan hasil perkebunan, melainkan sudah menyentuh persoalan keamanan pekerja dan keberlangsungan pengelolaan aset negara.
‎
‎Keterangan lain yang diperoleh dari seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, kelompok yang melakukan pengambilan TBS diduga bergerak atas arahan pihak tertentu.
‎
‎Sumber tersebut bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan Kepala Desa Banjar Balam dalam menggerakkan kelompok untuk menghambat kegiatan pengelolaan kebun secara profesional oleh Agrinas bersama mitra kerjanya.
‎
‎”Kan sudah terungkap tuh, bang, nama. Saya jangan disebutkan ya, bang,” ujar sumber tersebut sembari meminta identitasnya dirahasiakan.
‎
‎Namun, dugaan keterlibatan maupun instruksi dari kepala desa tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
‎
‎Pengakuan mengejutkan juga datang dari Awi, salah seorang pelaku penjarahan TBS dalam kelompok tersebut. Awi, masyarakat Desa Banjar Balam, mengaku telah tiga kali melakukan panen tanpa melalui mekanisme resmi pengelola kebun bersama masyarakat lainya.
‎
‎Menurut keterangannya, kegiatan penjarahan TBS sawit dilakukan secara rutin setiap hari Minggu. “Ya kami memanen sudah tiga kali, setiap hari Minggu, dan kami menyadari kebun ini milik negara, tapi kami mau melakukan pengelolaan kebun itu,” kata Awi.
‎
‎Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan besar, jika mengetahui kebun tersebut merupakan aset negara yang telah dipercayakan pengelolaannya kepada mitra Agrinas, atas dasar kewenangan apa kelompok tersebut melakukan panen dan mengambil hasil perkebunan?
‎
‎Sementara itu, Suriadi alias Sisur, yang disebut sebagai salah seorang anggota kelompok yang melakukan pengancaman terhadap pekerja mitra KSO Agrinas, meminta agar pengelola kebun bersedia duduk bersama dirinya.
‎
‎Sisur berdalih bahwa pemanenan TBS sawit dilakukan atas nama masyarakat dan menyatakan kesediaannya bertanggung jawab. “Kami atas nama masyarakat Desa Banjar Balam melakukan pemanenan TBS sawit, siap bertanggung jawab,” kata Suriadi.
‎
‎Pernyataan tersebut menjadi perhatian tersendiri. Sebab, pengakuan mengatasnamakan masyarakat tidak serta-merta menjadi dasar pembenaran untuk mengambil hasil perkebunan yang berada dalam pengelolaan resmi pihak lain.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Banjar Balam, Ade Irawan, belum memberikan jawaban atas konfirmasi wartawan melalui nomor kontak WhatsApp (0853 6593 88XX) dan pesan singkat melalui nomor kontak (0823 9071 06XX) terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam aksi penjarahan TBS sawit tersebut.
‎
‎Padahal, sebelumnya pihak PT Permata Linggo Jaya mitra KSO Agrinas disebut telah menemui Ade Irawan untuk menyampaikan bahwa masyarakat setempat yang ingin bekerja di kebun dapat mendaftarkan diri melalui tim operasional lapangan.
‎
‎Kesempatan tersebut terbuka bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan perawatan tanaman, pemanenan, hingga tenaga pengamanan kebun, tentunya melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan pengelola.

‎Dengan demikian, terbuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja tanpa harus melakukan pengambilan hasil perkebunan di luar mekanisme resmi.
‎
‎Kini, dugaan aksi penjarahan TBS sawit di kebun kelapa sawit negara eks PT Gandaerah Hendana tersebut membutuhkan perhatian serius aparat penegak hukum.
‎
‎Polres Inhu diharapkan menelusuri identitas para pihak yang disebut, mengusut dugaan intimidasi dan pengancaman terhadap pekerja, serta mendalami kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan aksi tersebut.
‎
‎Penegakan hukum yang objektif diperlukan agar pengelolaan aset negara tidak terusik oleh tindakan sepihak, sementara masyarakat yang ingin bekerja tetap mendapatkan kesempatan melalui jalur yang sah.
‎
‎Hingga kini, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Seluruh dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini perlu dibuktikan melalui proses hukum.