PEKANBARU – Pembangunan rumah ibadah yang direncanakan di Jalan Harapan Jaya, RT 006/RW 002, Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, menjadi perhatian warga sekitar. Persoalan sosialisasi dan kejelasan perizinan pembangunan hingga kekhawatiran terhadap dampak aktivitas proyek menjadi sejumlah hal yang dipertanyakan masyarakat.
Di lokasi pembangunan telah terpasang spanduk berisi permohonan dukungan dan doa restu atas rencana pembangunan rumah ibadah. Dalam spanduk tersebut tercantum nama Yayasan Maha Sakti Phalavija dan Vihara Shen Nong Da Di, berikut nomor registrasi 08.20.14.71.02268.
Namun, sejumlah warga mengaku belum pernah menerima penjelasan secara langsung dari pihak yayasan mengenai rencana pembangunan vihara tersebut. Mereka juga mempertanyakan proses pengumpulan tanda tangan warga yang disebut berkaitan dengan persetujuan pembangunan.
Menurut keterangan warga, pengumpulan tanda tangan dilakukan oleh Ketua RT 006, Temu. Warga mengaku setelah membubuhkan tanda tangan, mereka kemudian menerima bantuan berupa sembako yang disebut berasal dari pihak yayasan.
Sejumlah warga menilai tanda tangan tersebut belum tentu dapat dimaknai sebagai persetujuan pembangunan rumah ibadah. Alasannya, mereka mengaku tidak mendapatkan penjelasan bahwa tanda tangan yang diminta akan digunakan sebagai dokumen dukungan pembangunan rumah ibadah.
Saat dikonfirmasi, Ketua RT 006 Temu disebut menyampaikan bahwa pihak yayasan sebelumnya hanya meminta izin untuk pembangunan yayasan, bukan rumah ibadah. Ia juga menyatakan bahwa izin warga telah diperoleh, diketahui pihak kelurahan, dan dokumennya sudah berada di kantor lurah.
“RT sampaikan pihak yayasan hanya minta izin pembangunan yayasan bukan rumah ibadah. Izin sudah ada dari warga. Sudah diketahui lurah dan surat izin warga sudah ada di kantor lurah,” ujar warga mengutip pernyataan Ketua RT 006.
Keterangan tersebut berbeda dengan penjelasan Lurah Bandar Raya, Rori Rinaldo, ketika dikonfirmasi pada Senin sebelumnya. Pihak kelurahan menyampaikan bahwa informasi yang mereka ketahui selama ini hanya terkait permintaan bantuan untuk pengukuran ulang batas tanah milik yayasan.
Rori menegaskan bahwa hingga saat dikonfirmasi, belum ada berkas permohonan pembangunan rumah ibadah yang diterima pihak kelurahan. Ia juga mengaku belum mengetahui adanya pembangunan rumah ibadah di lokasi tersebut.
Perbedaan keterangan ini membuat warga meminta adanya penjelasan terbuka mengenai dokumen yang telah dikumpulkan, tujuan penggunaan tanda tangan, serta status perizinan pembangunan.
Dalam ketentuan pendirian rumah ibadah, persyaratan administratif dan teknis bangunan perlu dibedakan dari persyaratan khusus pendirian rumah ibadah. Warga menyoroti sejumlah persyaratan yang mereka ketahui, antara lain Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), rekomendasi Kementerian Agama, serta dukungan pengguna dan masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dampak pekerjaan konstruksi terhadap lingkungan permukiman. Di lokasi proyek, warga melihat alat berat untuk pekerjaan pemancangan tiang beton telah beroperasi.
Aktivitas tersebut menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait getaran yang berpotensi berdampak pada kondisi bangunan rumah di sekitar proyek. Warga juga mempertanyakan sistem pembuangan air dari area pembangunan agar tidak menimbulkan persoalan genangan maupun banjir di lingkungan mereka.
“Kekhawatiran warga dampak dari proyek pembangunan. Itu memakai alat penumbuk paku beton. Warga tidak tahu kalau ada rumah berdampak dari proyek, seperti retak. Kemudian aliran buangan air,” kata warga.
Masyarakat berharap pihak pelaksana pembangunan dapat memberikan penjelasan mengenai metode pekerjaan konstruksi, langkah pencegahan dampak getaran, serta pengelolaan aliran air selama dan setelah pembangunan berlangsung.
Hingga berita ini disusun, konfirmasi media baru diperoleh dari Ketua RT 006 Temu dan Lurah Bandar Raya Rori Rinaldo. Pihak Yayasan Maha Sakti Phalavija belum berhasil dimintai keterangan mengenai status perizinan, proses sosialisasi kepada warga, bantuan sembako yang disebut diberikan, maupun langkah antisipasi terhadap potensi dampak pembangunan.
Warga berharap Pemerintah Kota Pekanbaru melalui kelurahan, kecamatan, Dinas PUPR, DPMPTSP, Kementerian Agama, dan FKUB dapat meninjau langsung lokasi pembangunan. Mereka meminta pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian perizinan sekaligus memberikan kepastian mengenai perlindungan lingkungan dan bangunan tempat tinggal masyarakat sekitar.
Warga menegaskan bahwa kejelasan informasi dan komunikasi antara pihak yayasan, pemerintah, serta masyarakat diperlukan agar persoalan pembangunan dapat diselesaikan secara terbuka dan tidak berkembang menjadi konflik di lingkungan setempat.
