PEKANBARU – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi Riau mendesak pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri Tahun 2006 yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Desakan tersebut disampaikan menjelang perayaan Natal 2026 sebagai bentuk dorongan agar negara memberikan jaminan kebebasan beragama dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
Ketua DPD GAMKI Riau, Hermanto Romora Sinaga, mengatakan persoalan pendirian rumah ibadah masih menjadi tantangan bagi sebagian umat beragama, termasuk umat Kristen. Karena itu, menurutnya, momentum menjelang Natal seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara.
Hermanto menyebut pencabutan SKB Dua Menteri tentang pendirian rumah ibadah sebagai bentuk kado Natal yang bermakna dari negara. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan ucapan dan menghadirkan perayaan seremonial, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memastikan setiap warga dapat menjalankan ibadah dengan aman dan memperoleh kepastian hukum.
“Menjelang Natal Tahun 2026, kami dari GAMKI Riau mendesak negara agar memberikan kado Natal kepada umat Kristen di Indonesia dengan mencabut SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Jangan sampai hak konstitusional warga negara untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah justru dipersulit oleh regulasi yang dalam praktiknya berpotensi menjadi penghambat,” tegas Hermanto Romora Sinaga.
Ia menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebebasan beragama sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, persoalan pendirian rumah ibadah tidak boleh terus berulang hingga menimbulkan kesulitan bagi kelompok masyarakat tertentu.
Hermanto juga merujuk pada Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi landasan jaminan kebebasan beragama dan beribadah. Ia menegaskan, pemenuhan hak tersebut semestinya tidak ditentukan oleh kehendak kelompok mayoritas.
“Indonesia adalah negara Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa harus diwujudkan dalam kebijakan yang menjamin setiap umat beragama dapat menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman. Jangan sampai ada warga negara yang merasa menjadi warga kelas dua hanya karena kesulitan mendapatkan tempat untuk beribadah,” lanjutnya.
Atas dasar itu, GAMKI Riau meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi pendirian rumah ibadah. Organisasi tersebut menilai aturan yang berlaku harus menjamin kesetaraan dan tidak membuka peluang terjadinya diskriminasi, intoleransi, maupun tindakan yang menghalangi masyarakat menjalankan hak beribadah.
DPD GAMKI Riau menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak Presiden Republik Indonesia mencabut SKB Dua Menteri Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Kedua, mendorong penerbitan regulasi baru yang memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesetaraan, dan tidak diskriminatif.
Ketiga, meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perlindungan nyata kepada umat beragama yang sedang memperjuangkan pendirian rumah ibadah. Keempat, mendesak penindakan terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi yang menghambat hak konstitusional warga negara. Kelima, meminta agar kebijakan kerukunan umat beragama tidak dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan beragama dan beribadah.
Hermanto menegaskan, perjuangan yang disuarakan GAMKI Riau tidak semata-mata menyangkut kepentingan umat Kristen. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan prinsip keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, serta kewajiban negara melindungi seluruh warga tanpa membedakan agama dan keyakinan.
“Perjuangan ini bukan hanya tentang umat Kristen, tetapi tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini mungkin umat Kristen yang mengalami kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah, tetapi prinsipnya adalah negara wajib hadir melindungi hak setiap warga negara, apa pun agama dan keyakinannya,” ungkap Hermanto.
Ia berharap perayaan Natal 2026 dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan terkait pendirian rumah ibadah. GAMKI Riau menginginkan terciptanya kehidupan beragama yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara.
“Kado Natal terbaik dari negara bagi umat Kristen adalah hadirnya keadilan, kesetaraan, dan jaminan kebebasan beribadah. Kami ingin Indonesia menjadi rumah bersama bagi semua agama dan kepercayaan, bukan hanya dalam semboyan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan negara,” tutup Hermanto Romora Sinaga.
Melalui pernyataan tersebut, DPD GAMKI Riau menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan keberagaman, memperjuangkan keadilan, dan menjaga persatuan Indonesia.
