PEKANBARU – Pelaksanaan program bantuan Rumah Layak Huni di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, menuai keluhan dari sejumlah warga. Bangunan yang dikerjakan pada 2025 itu dilaporkan mengalami kerusakan meski belum genap setahun digunakan. Selain persoalan kualitas bangunan, warga juga mempertanyakan jumlah penerima bantuan yang disebut berkurang dari 54 menjadi 51 orang.
Hasil penelusuran awak media di lapangan menemukan sejumlah kondisi rumah yang memprihatinkan. Kerusakan yang terlihat antara lain dinding retak, posisi bangunan miring, cat dinding mulai luntur, hingga atap yang disebut bocor sejak awal pembangunan.
Keluhan juga muncul terkait fasilitas sanitasi. Toilet dan septic tank di sejumlah rumah dilaporkan tidak berfungsi. Bahkan, ditemukan closet duduk yang berada di luar bangunan tanpa dilengkapi dinding pelindung.
Sejumlah warga menilai hasil pengerjaan rumah belum sesuai dengan harapan. Mereka mengeluhkan kualitas pekerjaan tukang dan material yang digunakan karena beberapa bagian bangunan sudah mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.
Salah seorang warga penerima bantuan, Ramli, mengatakan masyarakat sebenarnya bersyukur atas perhatian pemerintah melalui program Rumah Layak Huni. Namun, ia menyayangkan hasil pembangunan yang dinilai kurang maksimal.
“Warga di sini yang mendapatkan bantuan rumah layak huni ini ngeluh Pak. Kita bersyukur pemerintah memberi perhatian. Namun kalau tukangnya asal-asalan kerja hasilnya merugikan warga,” ujar Ramli.
Ramli yang mengaku bekerja sebagai tukang juga mempertanyakan cara pengerjaan serta material yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut.
“Saya tukang Pak, lihat cara kerja dan material yang disediakan tidak cocok lah,” tegasnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian warga adalah perubahan jumlah calon penerima bantuan. Menurut keterangan warga, pendataan awal pada 2019 mencakup 54 orang. Namun, dalam pelaksanaan program yang berlangsung pada 2025, rumah yang terealisasi disebut hanya berjumlah 51 unit.
“Yang tiga lagi kita pertanyakan ke Dinas Perkim tidak ada jawaban,” kata seorang warga penerima bantuan lainnya.
Warga tersebut juga menyampaikan dugaan bahwa terdapat pegawai di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang masuk dalam daftar penerima bantuan.
Sementara itu, menurutnya, masih ada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan. Dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak dinas terkait.
Mekanisme pengelolaan dana bantuan turut dipertanyakan. Salah seorang penerima mengaku hanya diminta membuka rekening tabungan. Ia menyebut pencairan dana dilakukan bersama pihak terkait, sedangkan kartu ATM kemudian diserahkan kembali kepada pihak pelaksana.
“Hanya untuk uang dari Perkimnya kita dibukakan tabungan. Kemudian pihak mereka yang mencairkan bersama warga yang dapat. Kemudian ATM ke mereka lagi. Jadi kita hanya terima kunci Pak. Mengenai bahan atau material kita tidak paham,” ungkapnya.
Ketua RW setempat, Ali Amran S., mengatakan program bantuan Rumah Layak Huni tersebut, seingatnya, mulai berjalan sekitar Agustus 2025 dan dilaksanakan oleh Dinas Perkim.
Ia menjelaskan bahwa dirinya sempat dilibatkan pada tahap awal pengerjaan septic tank bersama tim dari Perkim. Namun, untuk aspek teknis pembangunan rumah secara keseluruhan, ia mengaku tidak memperoleh keterlibatan yang memadai. Bahkan, gambar atau rancangan bangunan yang ingin dilihatnya tidak pernah diperlihatkan.
“Di awal-awal pengerjaan septitank saya dilibatkan di situ beserta tim dari Perkim. Untuk secara umum saya dilibatkan, tapi secara teknis tidak dilibatkan. Buktinya saya hanya ingin melihat gambar tidak pernah ditunjukkan kepada saya,” ujar Ali Amran S.
Menurutnya, sebagai Ketua RW, ia juga ingin memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pengamatannya, warga menerima bahan bangunan, sementara tenaga kerja atau tukang dapat berasal dari warga maupun disediakan oleh pihak Perkim. Namun, ia menyebut sebagian besar tenaga kerja disiapkan oleh pihak dinas.
Ali Amran juga menyoroti mekanisme pencairan dana yang menurut keterangannya ditransfer ke rekening warga. Selanjutnya, pihak kontraktor atau pengembang disebut mengambil dana tersebut melalui warga, sebelum kartu ATM dikembalikan kepada pihak pelaksana.
“Jadi warga hanya terima bersih mengenai pembangunan rumah,” katanya.
Terkait proses serah terima bangunan, Ali Amran mengaku tidak dilibatkan. Ia menyebut hanya menghadiri kegiatan peletakan batu pertama yang saat itu diresmikan oleh Wali Kota Pekanbaru.
Melihat sejumlah kerusakan yang ditemukan, ia berharap pemerintah melalui Dinas Perkim segera melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap hasil pembangunan, termasuk memeriksa kesesuaian material serta spesifikasi bangunan.
“Karena ini rumah layak huni baru berjalan setahun. Kita bisa lihat sudah ada yang rusak, retak, atap yang bocor. Kalau saya lihat spesifikasinya material kayaknya tidak layak,” tegasnya.
Hingga berita ini disusun, awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Dinas Perkim Kota Pekanbaru terkait keluhan kualitas bangunan, perubahan jumlah penerima dari 54 menjadi 51 orang, dugaan penerimaan bantuan oleh pegawai dinas, serta mekanisme pencairan dana melalui rekening warga.
Klarifikasi dari pihak dinas diperlukan agar persoalan tersebut dapat diketahui secara menyeluruh, termasuk memastikan apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan perencanaan, ketentuan penerima bantuan, dan standar kualitas bangunan yang berlaku.
