PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mendorong korps pengusaha muda untuk mengubah haluan strategi bisnis demi mengoptimalkan raksasa potensi ekonomi domestik yang belum tergarap maksimal.
Dalam momentum Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Riau masa bakti 2025–2028, pemerintah daerah melayangkan tantangan terbuka agar para pelaku usaha tidak lagi bermain di zona nyaman sektor perdagangan konvensional.
HIPMI didesak untuk mengambil peran yang jauh lebih agresif sebagai motor penggerak transformasi ekonomi melalui penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penetrasi ke sektor hilirisasi industri.
Arah kebijakan dan evaluasi makroekonomi tersebut dibedah secara mendalam oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, saat memberikan pengarahan di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru, pada Selasa, 5 Mei 2026.
Mewakili pemerintah daerah, Syahrial Abdi memaparkan potret pertumbuhan ekonomi Riau sepanjang tahun 2025 yang bertengger di angka 4,79 persen. Meski menunjukkan tren pemulihan yang positif, angka tersebut dinilai belum mencerminkan kapasitas rill daerah.
Padahal, Bumi Lancang Kuning menyumbang kontribusi signifikan sebesar 5,08 persen terhadap produk domestik bruto nasional dengan capaian PDRB menembus Rp1.201 triliun, menempatkan Riau sebagai kekuatan ekonomi terbesar keenam di Indonesia sekaligus nomor dua di luar Pulau Jawa.
Kendati memiliki rapor fiskal dan PDRB yang fantastis, Sekdaprov Riau mengingatkan jajaran pengurus HIPMI bahwa struktur ekonomi daerah masih menyimpan kerentanan yang nyata.
Hingga awal tahun 2026, urat nadi perekonomian Riau dinilai masih terlalu bergantung pada sektor primer dan komoditas mentah tanpa sentuhan nilai tambah (value added) yang optimal.
Dari sisi modal, realisasi investasi Riau pada triwulan I 2026 baru menyentuh angka Rp12,85 triliun, sebuah indikator yang menegaskan bahwa daya dorong investasi daerah masih membutuhkan stimulus pengetatan kerja sama antara sektor eksekutif dengan dunia usaha swasta.
Oleh karena itu, pada triwulan pertama tahun 2026 ini, Syahrial Abdi meminta HIPMI Riau melakukan reposisi bisnis dengan mulai berinvestasi pada pembangunan pabrik industri pengolahan kelapa sawit skala menengah serta pengembangan produk turunan minyak dan gas bumi (migas).
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memberikan kemudahan regulasi dan insentif birokrasi bagi para pengusaha lokal yang berani mengambil risiko di sektor hilirisasi.
Sinergitas ini dipandang sebagai jalan pintas yang mutlak dilakukan agar kekayaan alam Riau tidak terus-menerus dieksploitasi dalam bentuk bahan baku mentah, melainkan mampu dikelola secara mandiri demi kemakmuran masyarakat daerah yang berkelanjutan.(Adv)
