PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau secara resmi menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Selasa, 28 April 2026.
Pertemuan berskala besar yang dipusatkan di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru ini menjadi panggung strategis bagi jajaran pengambil kebijakan untuk merumuskan arah peta jalan pembangunan daerah.
Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan serta mengintegrasikan jajaran program prioritas wilayah dengan kebijakan pembangunan nasional agar seluruh instrumen eksekusi di lapangan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Penyusunan dokumen makro RKPD Tahun 2027 ini dirancang secara khusus untuk menjawab berbagai tantangan fundamental serta dinamika global yang semakin kompleks di wilayah Bumi Lancang Kuning.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam arahannya pada hari Selasa tersebut menegaskan bahwa orientasi perencanaan pembangunan masa depan tidak boleh lagi hanya terpaku pada angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas semata.
Pihaknya menuntut adanya pergeseran paradigma yang lebih menitikberatkan pada aspek pemerataan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga meminimalisir ketimpangan capaian antardaerah.
Komitmen penguatan struktur ekonomi kemasyarakatan tersebut secara resmi dituangkan ke dalam tema besar pembangunan Provinsi Riau Tahun 2027, yaitu Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing dan Ekonomi Inklusif.
Melalui visi tersebut, kebijakan fiskal dan stimulus pembangunan ke depan akan diarahkan untuk mendongkrak nilai tambah sektor komoditas unggulan daerah.
Di saat yang sama, skema inklusivitas diterapkan guna memastikan bahwa setiap kue pembangunan dan perputaran roda ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati secara nyata dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat tapak.
Demi mewujudkan target-target indikator makro yang telah disepakati, Pemprov Riau membangun ruang sinergi yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari jajaran birokrasi, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat sipil.
Sinergitas lintas sektor serta harmonisasi regulasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dinilai menjadi kunci determinan mutlak dalam memutus rantai birokrasi yang tidak efisien.
Melalui kematangan perencanaan dalam Musrenbang yang digelar akhir April 2026 ini, setiap alokasi anggaran belanja daerah pada tahun 2027 dipastikan akan berbasis pada program yang menyentuh langsung pemenuhan hak-hak dasar dan fasilitas publik warga Riau.***
Narasi & Foto : Istimewa
