PEKANBARU – Langkah masif dalam membentengi wilayah dari penyelundupan dan peredaran gelap narkotika terus ditabuh secara agresif di Provinsi Riau.
Sinergi berskala besar yang melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Riau, TNI, Pemerintah Provinsi Riau, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara resmi mewujud lewat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.
Langkah taktis ini menjadi deklarasi komitmen mutlak dari seluruh elemen instansi vertikal dan masyarakat sipil untuk bergerak dalam satu komando demi mengikis habis jaringan peredaran barang haram tersebut di seluruh penjuru Bumi Lancang Kuning.
Peresmian Satgas Anti Narkoba ini dikukuhkan dalam sebuah apel kesiapan akbar yang diselenggarakan di halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, pada Sabtu, 25 April 2026.
Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh jajaran elit daerah, di antaranya Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau I Dewa Gede Wirajana.
Hadir pula Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Agustatius Sitepu, Plh Kepala BNNP Riau Kombes Pol Ali Machfud, Sekretaris DPH LAM Riau Datuk Toni Werdiansyah, hingga Ketua Umum DPP GRANAT Henry Yosodiningrat serta barisan mak-mak dari wilayah pesisir Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam amanatnya pada hari Sabtu akhir April tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, melayangkan apresiasi tinggi atas terbentuknya Satgas kolektif ini, mengingat kejahatan narkoba merupakan model kriminalitas transnasional terorganisir yang mengancam kelangsungan masa depan generasi muda bangsa.
Manajemen pemprov menekankan bahwa basis operasi Satgas ini bersandar pada prinsip kemaslahatan dan keikhlasan demi menyelamatkan warga Riau dari jerat adiksi.
Melalui pemetaan berkala, tim gabungan ini diproyeksikan mampu mendeteksi sejak dini jalur tikus pengiriman narkotika sekaligus melakukan langkah preventif yang berpusat pada pemulihan lingkungan sosial.
Senada dengan hal itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mempertegas bahwa pembentukan komite pertahanan berlapis ini merupakan strategi jangka panjang yang krusial untuk memutus mata rantai pasokan narkoba.
Pihak kepolisian menyadari bahwa upaya pembersihan wilayah hukum Riau dari infiltrasi zat terlarang tidak akan berjalan maksimal jika dilakukan secara parsial oleh aparat penegak hukum semata.
Oleh sebab itu, integrasi data intelijen dari TNI-Polri yang dipadukan dengan pengawasan aktif dari tokoh adat Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau serta organisasi kepemudaan diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para bandar dan kurir internasional.(Adv)
