PEKANBARU – Langkah taktis dalam mempercepat penurunan angka tengkes atau stunting di Provinsi Riau terus diperkuat melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta.
Melalui agenda Diseminasi Praktik Baik dan Pembelajaran Implementasi Sistem Kerja Pemantauan Pertumbuhan (SKPP) serta Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) membedah hasil intervensi kesehatan di Hotel Tjokro Pekanbaru, Kamis (30/4/2026).
Forum evaluasi berskala regional ini dirancang sebagai ruang strategis untuk berbagi pengalaman lapangan, menganalisis hambatan, sekaligus menyusun formula mutakhir guna mencetak generasi muda Riau yang sehat, tangguh, dan bebas stunting.
Saat membuka jalannya diseminasi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa pola penanganan stunting yang digulirkan oleh mitra korporasi wajib berbasis pada data yang akurat dengan indikator keberhasilan yang jelas serta terukur.
Dari total 12 kabupaten dan kota yang tersebar di Bumi Lancang Kuning, pihak Pemprov Riau mencatat ada lima wilayah prioritas yang menjadi lokus intervensi intensif oleh PT RAPP, meliputi Kabupaten Pelalawan, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, dan Kuantan Singingi.
Pola pengawasan tumbuh kembang balita di lima daerah ini diharapkan mampu menjadi percontohan nasional dalam hal efektivitas program kemitraan.
Dalam filosofi piramida pembangunan manusia, posisi masyarakat ditempatkan sebagai fondasi utama atau tapak yang menentukan kekuatan hasil akhir program kerja pemerintah.
Syahrial Abdi yang juga mengemban amanah sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Riau menjelaskan bahwa pemenuhan gizi seimbang dan derajat kesehatan yang prima di tingkat keluarga secara otomatis akan melancarkan roda pembangunan makro daerah.
Atas dasar itulah, praktik-praktik baik pencegahan stunting yang dinilai mudah diaplikasikan secara mandiri oleh warga perlu segera direplikasi dan diperluas jangkauannya ke tujuh kabupaten dan kota lainnya di Riau.
Guna meluaskan dampak positif dari investasi sosial ini, Pemerintah Provinsi Riau mendorong lahirnya sebuah forum komunikasi khusus yang melibatkan multipihak sebagai wadah motivasi bagi dunia usaha.
Kehadiran wadah kolektif tersebut diproyeksikan mampu memicu gelombang kontribusi dari perusahaan-perusahaan swasta lain untuk ikut mengalokasikan dana tanggung jawab sosial mereka pada sektor penanggulangan tengkes.
Selain menggalang kekuatan modal swasta, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya menggandeng kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi guna melakukan riset mendalam serta pengembangan inovasi pangan lokal padat gizi demi tercapainya target Riau Bebas Stunting.***
Narasi & Foto : Istimewa
