Galeri Foto

Komisi II DPRD Riau Godok Program Kelautan 2027, Fokus Kesejahteraan Nelayan

33
×

Komisi II DPRD Riau Godok Program Kelautan 2027, Fokus Kesejahteraan Nelayan

Sebarkan artikel ini
Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam rangka pembahasan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2026 serta rencana Program Kegiatan Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Riau, Senin (13/4/2026).

PEKANBARU – Langkah strategis dalam memperkuat sektor maritim terus dimatangkan oleh legislatif Provinsi Riau. Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau guna membahas evaluasi program kerja tahun berjalan serta membedah rencana anggaran untuk tahun 2027. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II pada Senin (13/4/2026) ini menjadi ajang penting untuk menyinkronkan kebijakan agar lebih berpihak kepada masyarakat pesisir.

Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Androy Aderianda, yang memimpin jalannya rapat menekankan bahwa sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama agar setiap rupiah anggaran tepat sasaran. Dalam forum tersebut, dibahas secara mendalam realisasi anggaran hingga April 2026 serta gambaran awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun 2027. Fokus utama diarahkan pada pengembangan budidaya perikanan serta pemenuhan sarana prasarana yang mampu mendongkrak angka produksi perikanan daerah.

Salah satu poin krusial yang mengemuka adalah rencana kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pembangunan kampung nelayan. Saat ini, tercatat ada 33 lokasi potensial yang sedang dalam tahap verifikasi ketat. Anggota Komisi II, Ginda Burnama, secara khusus menyoroti pentingnya pemerataan lokasi program tersebut. Ia mendorong agar wilayah dengan potensi besar seperti Okura di Pekanbaru juga mendapat perhatian serius agar dampak ekonominya dapat dirasakan secara luas di berbagai titik strategis.

Di sisi lain, aspek pengawasan menjadi catatan penting dalam RDP kali ini. Anggota Komisi II lainnya, Siti Aisyah, mengingatkan DKP Riau untuk lebih terbuka mengenai informasi teknis, mulai dari usulan program hingga jadwal survei lapangan. Koordinasi yang transparan dianggap sangat vital agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dan mencegah terjadinya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Sebagai kesimpulan rapat, Komisi II meminta DKP Riau segera menyiapkan rincian program kerja tahun 2027 secara lebih mendetail. Pembahasan lanjutan akan segera diagendakan untuk memastikan seluruh perencanaan berjalan efektif sebelum masuk ke tahap finalisasi anggaran. Hadir dalam rapat tersebut Anggota Komisi II lainnya seperti Evi Juliana dan Raja Jaya Dinata, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riau, Indra Putra, beserta jajaran pejabat strukturalnya.***

Narasi & Foto : Istimewa