PEKANBARU – Berdasarkan hasil audensi dengan Gubernur Riau, warga TNTN hingga kini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Desakan masyarakat terkait edukasi dalam memperjuangkan hak mereka masih belum jelas. Alhasil, mereka masih bertahan disamping kantor Gubernur Riau.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Riau dari fraksi Gerindra Edi Basri SH MSi pada Senin (13/04/2026), mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dapat menemukan kebijakan bersama terkait aspirasi masyarakat tersebut.
“Iya Kita harus bisa menemukan sebuah kebijakan bersama terkait aspirasi masyarakat tersebut. Namun di sisi lain adalah tatanan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Kalau filsafah Melayu seperti kita menarik rambut dalam tepung,” ujarnya.
Artinya kata Edi, rambutnya bisa diambil, tepungnya tidak tertumpah. Tentu saja terletak pada kebijakan Pemprov Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Disisi lain dia adalah bahagian dari Pemda provinsi Riau.
“Jadi menurut saya itu yang lebih bijak bagaimana caranya satu sisi kita melihat bagaimana kepentingan masyarakat. Disisi lain bagaimana kita melihat kepentingan organnya sebuah tatanan yang harus juga dimengerti oleh kita bersama. Itu artinya bukan mengalah melainkan langkah bijak yang harus dilakukan,” ujarnya.
Terkait pernyataan Komisi XIII DPR RI yang menolak relokasi saat menerima aspirasi warga TNTN beberapa waktu lalu, ketua Komisi III DPRD Riau itu mengatakan, pihaknya nggak bisa menyikapi kata-kata menolak dan menerima.
“Kita ini sebuah pemerintahan yang harus berpikir bagaimana menjembatani. Satu sisi kepentingan pemerintah dalam penataan, sisi lain adalah sebuah masyarakat yang notabene perlu kita lihat secara faktual kepentingan dan kapasitas mereka. Intinya kita jangan berpikir negatif lah,” pungkasnya. (fin)
