Potret24.com, Pekanbaru- DPRD Kota Pekanbaru dengan sejumlah driver ojek online (Ojol) dan perwakilan Gojek menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (03/08/2020).
Diketahui RDP lintas komisi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRR Kota Pekanbaru ini dihadiri Branch Manager Gojek Pekanbaru, sejumlah perwakilan driver dan turut hadir Disnaker, Dishub Provinsi, dan Kota Pekanbaru.
Rapat digelar setelah sebelumnya 27 Juli 2020 ratusan massa Ojol memenuhi halaman Gedung DPRD Kota Pekanbaru. Mereka menuntut agar program ‘Berkat’ dihapuskan.
Hal ini disebabkan driver Ojol merasa bahwa program Berkat dinilai tidak menguntunkan mereka sebagai mitra Gojek, sebaliknya hanya menguntungkan bagi pihak manajemen, dalam hal ini Gojek Indonesia.
Ini menjadi satu poin tuntutan yang disampaikan oleh para driver Ojol, Gojek di Kota Pekanbaru saat RDP dengan lintas komisi di DPRD Kota Pekanbaru, mereka ingin kembali ke skema insentif awal.
“Melalui pertemuan ini, kami minta tolong sampaikan ke pusat agar program berkat ini dihapuskan, kalaupun dipaksakan jangan hilangkan insentif kami,” ungkap salah seorang driver saat RDP berlangsung.
Keluhan lain yang disampaikan saat RDP memgenai berapa akun Gojek yang di-suspend oleh pihak Gojek Indonesia sebab melakukan aksi unjuk rasa.
Namun setelah ditelusuri, ternyata pihak Gojek dari daerah yang meminta agar beberapa akun Gojek itu dibekukan atau disuspend.
Sedangkan menurut pengakuan driver Ojol, mereka ikut aksi atas kesadaran masing-masing. Hal ini juga mendapat pengakuan oleh pihak Polresta Pekanbaru.
“Kami hadir untuk memperjuangkan hak kami, namun kami disuspend dan saat dikonfirmasi ke pusat ternyata daerah yang melakukan suspend tersebut. Kenapa kami yang 10 orang ini disuspend, kami tidak ada mengajak melakukan aksi ini murni dari semua driver,” ujar seorang driver.
Mendengar keluhan tersebut, Azwendi langsung angkat bicara, pasalnya pihaknya di legislatif sudah jauh-jauh hari mengingatkan agar pihak manajemen Gojek Indonesia jangan sampai melakukan intimidasi kepada pihak driver.
“Kebijakan suspend itu tolong ditinjau kembali, saya tegaskan lagi kalau ingin buat peraturan jangan dibuat melanggar aturan pemerintah atau negara. Saya sudah ingatkan agar tidak ada yang model begini, tapi mereka bandel, ini bisa berakibat adanya unjuk rasa jilid dua,” cetus Azwendi.
Sementara Branch Manager at Gojek Pekanbaru dalam RDP memaparkan, bahwasanya untuk program Berkat merupakan program nasional, secara implementasi diakui memang ada gejolak di beberapa daerah, dan pihak GoJek Indonesia akan melakukan evaluasi. (ro)
