Pekanbaru – Untuk menindaklanjuti aspirasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
RDP digelar di ruangan rapat Komisi V DPRD Riau, Rabu (07/12/2022).
Adapun sejumlah OPD tersebut adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau, BKD Provinsi Riau, dan Biro Organisasi Setda Provinsi Riau, serta guru-guru honorer dari kabupaten/kota di Provinsi Riau yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P Hutagalung, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Karmila Sari, serta Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Ade Hartati, Sofyan Siroj, Eva Yuliana, dan Sardiyono.
Dalam agendanya, pimpinan maupun perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak hadir.
Salah satu perwakilan PGRI, Eko Wibowo pada keterangannya menceritakan banyaknya berbagai persoalan yang dihadapi guru honorer, yang dianggapnya dipersulit oleh sistem yang ada.
“Yang tidak resum di 2022 ini, semoga bisa di 2023,” ujarnya.
Anggota V DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati menanggapi hal itu.
Ade mendukung dan segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang dihadapi guru honorer tersebut.
“Saya berharap perjuangan ini jangan ada tersisa persoalannya,” tegas Anggota Komisi V Provinsi Riau Ade Hartati.
Senanda juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari.
Dengan argumennya, Karmila menilai bahwa system telah membodohi manusia lantaran merasa disulitkan.
“Kita rasanya dibodohi, masa sistem yang buat manusia, tapi kita dipersulit sama sistem? Sistem harusnya mempermudah, bukan mempersulit,” pungkas Karmila Sari. (Galeri foto)
Berikut serangkaian foto kegiatan Rapat Dengar Pendapatan (RDP)
