PEKANBARU – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru menegaskan pengawasan terhadap pengelolaan limbah perusahaan terus dilakukan secara rutin. Badan usaha yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administratif, denda, hingga pidana sesuai tingkat pelanggaran.
Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan pengawasan terhadap perusahaan dilakukan setiap bulan. Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi laporan pengelolaan lingkungan yang disampaikan perusahaan setiap semester.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas usaha di Kota Pekanbaru tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan di sekitarnya.
“DLHK akan terus melakukan pengawasan rutin bulanan terhadap badan usaha di Kota Pekanbaru,” ujar Reza saat diwawancarai.
Ia menjelaskan, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dan menghasilkan limbah diwajibkan menyampaikan laporan pengelolaan limbah secara berkala kepada DLHK. Laporan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menilai kepatuhan badan usaha terhadap aturan lingkungan hidup.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, DLHK akan melakukan tindak lanjut melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku.
Reza juga menekankan bahwa perusahaan yang menghasilkan limbah harus memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, termasuk memiliki perizinan yang sesuai serta menyediakan fasilitas pengolahan limbah, seperti kolam pengolahan, sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait sanksi, ia menyebut penindakan terhadap perusahaan yang melanggar dapat dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari sanksi administratif hingga denda dan pidana, bergantung pada jenis pelanggaran serta tingkat kepatuhan perusahaan dalam menindaklanjuti temuan pengawasan.
“Sanksi bisa berupa administratif, denda, atau pidana, tergantung pelanggaran dan sikap kooperatif perusahaan,” kata Reza.
DLHK Pekanbaru, lanjutnya, memberikan perhatian terhadap perusahaan yang menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan dengan baik. Sebaliknya, badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku.
Proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan hasil evaluasi laporan perusahaan maupun temuan dari pengawasan lapangan. Pemberian sanksi juga dilakukan secara proporsional, dengan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan kewajiban lingkungan benar-benar dipenuhi.
Reza mengakui keberadaan perusahaan turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan membantu menekan angka pengangguran. Namun, kontribusi tersebut tidak boleh mengabaikan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
“Perusahaan diakui berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, namun aspek lingkungan tetap prioritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah perusahaan di Pekanbaru telah beroperasi dalam waktu lama. Karena itu, setiap laporan maupun persoalan terkait pengelolaan limbah akan ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku.
DLHK Pekanbaru juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan melaporkan apabila menemukan dugaan pencemaran limbah di kawasan tempat tinggal maupun lingkungan sekitarnya.
Menurut Reza, upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut penting agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan kesehatan warga.
Ia kembali mengimbau seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan pengelolaan limbah serta menjaga lingkungan di sekitar kawasan operasional. DLHK Pekanbaru, katanya, akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan pelanggaran lingkungan.












