RENGAT – Persoalan dugaan pengambilan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tanpa izin di perkebunan eks PT Gandaerah Hendana (GH), Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), berlanjut ke ranah hukum.
Pihak Agrinas Palma Nusantara bersama mitra pengelola kebun, PT Permata Linggo Jaya, resmi melaporkan dugaan pencurian TBS tersebut ke Polres Inhu, Selasa (17/11/2026). Laporan itu menyangkut sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pengambilan dan penampungan hasil panen dari areal perkebunan.
Pengaduan disampaikan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Inhu oleh Kepala Unit I Distrik IV RH Ops 1 Agrinas, Denny Hutagalung, bersama Legal Humas PT Permata Linggo Jaya mitra Agrinas, Zulpen Zuhri, SE. Keduanya didampingi Kabag Hubungan Kelembagaan dan Keamanan Distrik IV RHHK CRO-3 Agrinas Palma Nusantara, Kolonel (Purn) Tri Wahjudijanto.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/B/203/XI/2026/SPKT/POLRES INHU/POLDA RIAU. Pelapor menyampaikan dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 476 dan/atau Pasal 477.
Kolonel (Purn) Tri Wahjudijanto mengatakan, langkah hukum ditempuh setelah pihaknya mengidentifikasi dugaan aktivitas pengambilan TBS tanpa izin di areal perkebunan yang berada dalam pengelolaan mitra KSO Agrinas Palma Nusantara.
Menurutnya, sejumlah nama telah disampaikan kepada kepolisian untuk ditelusuri. Namun, pihak perusahaan menyerahkan proses pembuktian dan penentuan keterlibatan masing-masing orang sepenuhnya kepada penyidik.
“Siapa dalang di belakang mereka akan terungkap saat proses penyidikan berlangsung,” tegas Tri Wahjudijanto kepada wartawan setelah membuat laporan.
Ia menyebut salah satu kejadian yang dilaporkan berlangsung pada Minggu (15/11/2026). Dalam peristiwa tersebut, sejumlah orang diduga mengambil TBS dari areal perkebunan dan mengangkutnya menggunakan tujuh kendaraan roda empat menuju sebuah ramp milik Parman di wilayah Banjar Balam.
Tri berharap TBS yang diduga berasal dari pengambilan tanpa izin tersebut dapat dikembalikan kepada pihak pengelola kebun melalui proses penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
“Kita meminta seluruh TBS yang diduga berasal dari hasil pencurian tersebut dikembalikan kepada mitra pengelola kebun. Persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Denny Hutagalung menilai dugaan pengambilan TBS tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, mengganggu produktivitas perkebunan, serta memicu persoalan keamanan dan konflik sosial di lingkungan sekitar.
Ia juga menyoroti dugaan praktik pemanenan yang tidak mengikuti standar teknis perkebunan. Menurutnya, pemotongan pelepah dan cara panen yang tidak tepat dapat merusak tanaman serta memengaruhi keberlanjutan produksi kelapa sawit.
“Pohon sawit itu makhluk hidup juga. Kasihan kalau tanaman dirusak. Kalau bisa berbicara, mungkin pohon itu sudah marah karena diperlakukan seperti itu. Tanaman yang seharusnya dirawat justru mengalami kerusakan akibat cara panen yang tidak sesuai ketentuan oleh sekelompok maling,” ungkap Denny.
Di sisi lain, Zulpen Zuhri menjelaskan bahwa pihak perusahaan sebelumnya telah berkomunikasi dengan Kepala Desa Banjar Balam, Ade Irawan. Komunikasi tersebut antara lain membahas sosialisasi kepada masyarakat mengenai peluang bekerja di perkebunan sesuai kebutuhan tenaga kerja perusahaan.
Menurut Zulpen, pemerintah desa juga telah menyatakan kesediaan menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak mengambil TBS tanpa izin dari kawasan perkebunan yang dikelola PT Permata Linggo Jaya sebagai mitra KSO Agrinas.
Namun, pihak perusahaan mengaku masih menerima laporan mengenai dugaan pengambilan TBS tanpa izin. Zulpen juga menyebut adanya informasi dugaan pengancaman terhadap pekerja kebun yang menurutnya perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Kemarin Kades Ade sudah oke untuk mensosialisasikan kepada masyarakatnya agar tidak melakukan penjarahan di kebun PKH yang dikelola Permata Linggo Jaya mitra Agrinas. Namun, belakangan dugaan pengambilan TBS tanpa izin justru semakin sering terjadi. Bahkan, ada laporan mengenai pengancaman terhadap pekerja kebun. Karena itu, kami mengambil langkah hukum dengan melaporkannya ke Polres Inhu,” tegas Zulpen.
Dalam laporan tersebut, pelapor juga menyerahkan informasi mengenai tujuh kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut TBS dari areal perkebunan menuju ramp di Desa Banjar Balam. Kendaraan yang disebutkan antara lain Kijang pikap hitam dengan sopir berinisial atau bernama Diran, Daihatsu Grand Max yang dikemudikan Andi, Kijang pikap bernomor polisi BM 8932 LB dengan sopir Jamin, serta Suzuki Carry bernomor polisi BM 8967 RF yang disebut dikemudikan Sudi.
Selain itu, terdapat Daihatsu Grand Max lainnya, kendaraan jenis Astrada yang disebut dikemudikan Fitra, serta Colt T120 SS pikap hitam bernomor polisi BM 9855 BE. Seluruh informasi mengenai kendaraan dan pengemudinya masih merupakan keterangan dari pihak pelapor yang perlu diverifikasi oleh kepolisian.
Zulpen berharap polisi segera menindaklanjuti laporan dengan memeriksa pihak-pihak yang disebutkan, termasuk mendalami dugaan keterlibatan pemilik ramp. Ia juga meminta kendaraan yang diduga digunakan dalam pengangkutan TBS diperiksa sesuai prosedur hukum apabila diperlukan sebagai barang bukti.
Terpisah, Kasi Humas Polres Inhu, Ipda Ade Asnal, SH, membenarkan adanya laporan dugaan pencurian TBS di perkebunan yang dikelola PT Permata Linggo Jaya mitra KSO Agrinas Palma Nusantara, eks PT GH, di Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik.
Ia menyampaikan bahwa laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
“Masih proses di penyelidikan, nanti perkembangannya akan kami sampaikan,” ujar Ipda Ade Asnal.












