PEKANBARU — Dukungan terhadap PT Agrinas Palma Nusantara disuarakan Komunitas Masyarakat Peduli Pertanian dan Perkebunan Produktif (Koperatif) melalui aksi damai di kawasan Purna MTQ Pekanbaru, Selasa (15/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa meminta agar berbagai tudingan negatif terhadap jajaran Direksi PT Agrinas Palma Nusantara dihentikan. Mereka menilai kebijakan yang diambil manajemen perusahaan merupakan bagian dari keputusan bisnis untuk mendorong pengelolaan dan produktivitas kebun kelapa sawit di Area Penggunaan Kawasan Hutan.
Koordinator Relawan Koperatif, Raja Pradijaya, mengatakan pihaknya menilai persoalan yang dihadapi Agrinas tidak semestinya hanya dilihat dari persoalan vendor yang memperoleh maupun tidak memperoleh Surat Keputusan (SK) Penugasan.
Menurutnya, hal yang lebih penting adalah memastikan pihak yang mendapatkan penugasan memiliki kemampuan dan komitmen untuk mengelola serta meningkatkan produktivitas perkebunan secara berkelanjutan.
“Yang perlu dilihat adalah apakah vendor tersebut memang layak dan mampu meningkatkan produktivitas areal perkebunan. Pengelolaan harus berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha dan kemakmuran masyarakat,” ujar Raja dalam orasinya.
Ia menilai langkah yang dilakukan jajaran Direksi Agrinas merupakan bagian dari upaya mencari solusi agar tata kelola perkebunan dapat berjalan efektif. Menurut dia, keberlanjutan tanaman kelapa sawit perlu menjadi perhatian karena membutuhkan pemupukan, perawatan dan pengelolaan secara konsisten.
Dalam aksi tersebut, relawan juga menyampaikan dukungan kepada Direktur Operasional Agrinas Tuhu Bangun serta Direktur Kepatuhan Novil yang disebut tengah menghadapi berbagai sorotan.
Raja menilai tudingan terhadap jajaran direksi seharusnya disertai informasi dan fakta yang utuh agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Ia juga menyebut penerbitan SK Penugasan Sementara sebagai bagian dari keputusan bisnis yang menurutnya didasarkan pada analisis dan evaluasi untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan perkebunan di Area Penggunaan Kawasan Hutan.
“Penerbitan SK Penugasan Sementara merupakan keputusan bisnis yang didahului analisa dan dilakukan evaluasi secara berkala demi keberlanjutan pengelolaan kebun,” katanya.
Raja menegaskan bahwa pengelolaan aset dan kekayaan negara harus mengutamakan kepentingan negara serta dilaksanakan secara profesional.
Menurutnya, perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Sebaliknya, pengelolaan harus memberikan ruang kepada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan.
“Agrinas tidak boleh tunduk kepada kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi harus tunduk kepada kepentingan negara dan memberikan kesempatan kepada setiap anak bangsa yang memiliki keahlian dan kemampuan,” tegasnya.
Relawan Koperatif juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Area Penggunaan Kawasan Hutan dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
Mereka menilai peningkatan produktivitas sektor perkebunan memiliki kaitan dengan agenda ketahanan dan kemandirian pangan serta pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat.
Selain sektor perkebunan, komunitas tersebut juga mengajak masyarakat memanfaatkan lahan-lahan yang belum produktif untuk mendukung pengembangan sektor pertanian.
Aksi kemudian dilanjutkan dengan longmarch dari kawasan Purna MTQ menuju kantor Agrinas. Massa membawa papan bunga berisi pesan dukungan terhadap jajaran manajemen perusahaan.
Aksi damai tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi Relawan Koperatif yang meminta pengelolaan perkebunan negara terus diarahkan pada peningkatan produktivitas, profesionalisme, serta kepentingan masyarakat luas.
