PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berdampak terhadap penurunan retribusi daerah sebagaimana informasi yang sempat beredar di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang terkait dugaan pengaruh program MBG terhadap pendapatan daerah dari sektor retribusi kantin sekolah.
SF Hariyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila terdapat penyampaian data yang kurang tepat sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan polemik di ruang publik.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau, kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat informasi yang kurang akurat sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau justru mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis karena memberikan manfaat besar, termasuk membantu efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menjelaskan, melalui implementasi program tersebut, Pemprov Riau mampu menghemat anggaran sekitar Rp45 miliar per tahun yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan konsumsi siswa di sejumlah sekolah berasrama milik pemerintah daerah.
Dana hasil efisiensi tersebut selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah lainnya yang lebih luas manfaatnya bagi masyarakat.
Terkait isu penurunan retribusi kantin sekolah, SF Hariyanto menegaskan bahwa kontribusi retribusi tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil, bahkan hanya berkisar sekitar 0,01 persen dari total pendapatan daerah.
Selain itu, pemerintah juga mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana melibatkan kembali kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sehingga tetap dapat berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi di lingkungan sekolah.
“Program MBG justru memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena melibatkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, jasa distribusi, dan berbagai sektor pendukung lainnya,” jelasnya.
Dari hasil penelusuran yang dilakukan, diketahui bahwa polemik tersebut bermula dari kesalahan input data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Data yang kurang akurat tersebut kemudian menjadi dasar informasi yang diteruskan kepada pemerintah daerah sehingga memunculkan persepsi bahwa program MBG berpengaruh terhadap penurunan retribusi kantin sekolah.
“Setelah dilakukan verifikasi, kami memastikan tidak ada hubungan antara Program MBG dengan penurunan retribusi daerah. Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat,” tegas SF Hariyanto.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman melalui Sekretaris Dinas Pendidikan, Teza Darsa, mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian laporan prognosis yang menjadi dasar informasi tersebut.
Ia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kesalahan dalam mencantumkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai penyebab menurunnya pendapatan retribusi kantin sekolah.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada Plt Gubernur Riau, Bapenda Provinsi Riau, dan seluruh masyarakat Riau atas kekeliruan dalam penyampaian laporan yang mengakibatkan munculnya kesalahpahaman ini,” ungkap Teza.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional yang dinilai mampu meningkatkan kualitas gizi siswa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
