Advertorial

Kunjungan DPR RI ke Riau, Bupati Pelalawan Soroti Optimalisasi BUMD

26
×

Kunjungan DPR RI ke Riau, Bupati Pelalawan Soroti Optimalisasi BUMD

Sebarkan artikel ini
Bupati Pelalawan, Zukri Misran menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Riau yang membahas penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta bank daerah sebagai penopang pendapatan asli daerah (PAD).F-Istimewa

PEKANBARU – Bupati Pelalawan, Zukri Misran menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Riau yang membahas penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta bank daerah sebagai penopang pendapatan asli daerah (PAD). Kegiatan tersebut berlangsung di Bank Riau Kepri beberapa waktu lalu.

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Taufan Pawe dan dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), direksi BUMD, serta kepala daerah se-Riau.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menegaskan bahwa keberadaan BUMD diharapkan mampu menjadi penggerak utama kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, meskipun hampir seluruh daerah di Riau telah memiliki BUMD, kinerja masing-masing masih beragam sehingga perlu penguatan tata kelola yang lebih profesional dan akuntabel.

Ia juga menyoroti potensi besar sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, yang dinilai dapat menjadi peluang strategis bagi daerah untuk meningkatkan kontribusi ekonomi melalui pengelolaan yang lebih optimal.

Bupati Pelalawan, Zukri Misran menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Riau yang membahas penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta bank daerah sebagai penopang pendapatan asli daerah (PAD).F-Istimewa

Pada kesempatan tersebut, Bupati Pelalawan menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD agar tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Ia menilai potensi sumber daya alam di Pelalawan, terutama sektor kelapa sawit, harus dikelola secara maksimal agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“BUMD perlu diberi ruang lebih luas untuk terlibat dalam pengelolaan sektor strategis. Dengan begitu, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Selain itu, Zukri juga mendorong agar BUMD dapat menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat guna memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. Ia berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI, terutama dalam hal regulasi, agar BUMD dapat berkembang lebih fleksibel, profesional, dan adaptif.

Melalui penguatan tersebut, diharapkan BUMD mampu menjadi tulang punggung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.(Adv)