Potret24.com- Pemerintah dalam beberapa kesempatan terpisah sejak setahun terakhir kerap menggembar-gemborkan ramainya investor yang melirik untuk melakukan investasi di proyek mega ibu kota negara (IKN) atau ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Belakangan, sepi bahkan nyaris tak terdengar kabar kelanjutan komitmen investasi yang sempat dilontarkan pemerintah tersebut. Padahal, pembangunan IKN di depan mata setelah pengesahan UU IKN pada Selasa (18/1).
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menyiapkan investasi senilai US$10 miliar setara Rp142,8 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) untuk proyek pembangunan ibu kota baru di Indonesia. Nilai ini merupakan bagian dari total komitmen investasi UEA ke Tanah Air yang mencapai US$44,6 miliar atau Rp636,88 triliun.
Menurut dia, komitmen investasi UEA pada ibu kota baru akan masuk melalui Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA). INA akan mengelola komitmen investasi UEA US$18 miliar atau Rp257,04 triliun dari total Rp636,88 triliun.
“Menyangkut IKN, dari US$44,6 miliar, ada US$10 miliar yang akan masuk di INA dari total US$18 miliar,” ungkap Bahlil saat konferensi pers virtual, Kamis (11/11).
Namun, Bahlil mengatakan komitmen investasi UEA pada IKN masih tentatif. Sebab, belum ada kepastian sektor atau proyek pembangunan mana yang bakal dituju beserta dengan alokasi nilainya.
“Pemerintah UEA masih melakukan komunikasi yang intensif dengan Menkomarves (Luhut Binsar Panjaitan) untuk alokasikan investasi mereka lagi untuk IKN, angkanya belum disepakati,” jelasnya.
Kendati begitu, Bahlil memproyeksi kemungkinan UEA tertarik untuk mengalirkan investasinya pada proyek pembangunan gedung di IKN. Begitu juga dengan proyek di sektor teknologi informasi (IT) dan kawasan industri hijau.
Lebih lanjut, ia meminta publik sabar menanti hasil negosiasi lebih lanjut antara Pemerintah RI dan UEA mengenai investasi di IKN. Rencananya, Bahlil dan Luhut akan memetakan lebih dulu proyek-proyek mana saja di IKN yang bisa ditawarkan ke UEA pada sore ini.
Janjinya kala itu perundingan akan difinalkan dalam waktu beberapa minggu. Namun, hingga kini belum jelas kelangsungan investasi IKN.
“Detailnya, beri saya waktu 2-3 minggu untuk finalkan. Tetapi yakin lah bahwa UEA akan mengalokasikan nilai investasi mereka, khususnya untuk IKN. Itu pasti lebih dari komitmen awal karena pembicaraan Pak Presiden (Jokowi), Pak Luhut, dengan Raja di UEA. Angkanya pasti lebih. Tapi saya tidak pas sampaikan. Nanti Pak Menko yang ngomong,” jelasnya kala itu.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bungkamnya pemerintah akan kelanjutan investasi asing di IKN bisa memunculkan pertanyaan publik bahwa proyek tersebut tak diminati kalangan investor.
Pasalnya, usai gembar gembor, kini pemerintah malah tidak banyak bicara. Malahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sebagian pembiayaan bakal diambil dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Padahal, PEN didesain untuk menjadi penyangga masyarakat akibat dampak dari pandemi covid-19.
“Wajar saja kalau muncul semacam keraguan apakah investor tetap mau masuk? Makanya, saya singgung ini yang harus dijawab, sekarang kan diskusi jadi melebar ke mana-mana,” terang dia, Rabu (19/1).
Menurut Yusuf, pemerintah harus memastikan kepada publik kalau proyek IKN memang tak sepi peminat, sehingga tak perlu banyak menguras dana APBN, apalagi PEN.
Selain meyakinkan publik, ia menilai pemerintah juga harus meyakinkan investor bahwa proyek bakal menguntungkan.
“Menurut saya betul untuk mencari sumber pembiayaan apa lagi IKN dalam konteks saat ini relatif cukup menantang karena dananya besar dan kalau bicara investasi harus ada return-nya,” ungkap Yusuf.
Menanggapi itu, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengklaim pembicaraan investasi IKN masih berlanjut dengan UAE. Selain UEA pun, sambung dia, ada beberapa investor yang tertarik. Namun, dia masih enggan mengungkap siapa saja investor yang dimaksudnya dan berapa nilai investasi tersebut.
“Masih berlanjut kok pembicaraannya dengan pihak UAE, banyak global investors yg tertarik. Saya belum bisa disclose pembahasan yang masih berlangsung,” jawabnya kepada CNNIndonesia.com.
Sedangkan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut sisi investasi IKN ditangani oleh Menteri Investasi dan Bappenas.
Redaksi telah mencoba menghubungi Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum merespons.
“Yang lebih banyak menangani Menteri PPN/ Bappenas terkait UU IKN dan pelaksanaannya dan Menteri Investasi/BKPM terkait dengan investasi nya,” jelas Susi. (cnn)