Anggota DPRD Riau Tumpal Hutabarat saat menggelar reses di salah satu titik yakni desa Batang Nilo Kabupaten Pelalawan
Pekanbaru – Secara umum pembangunan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat di pedesaan. Disusul kemudian pendidikan, kesehatan dan limbah pabrik tempat warga berdomisili.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Riau dari fraksi Demokrat Tumpal Hutabarat, usai melakukan reses 12 titik di dua kabupaten yakni, Siak dan Pelalawan, usai rapat mengikuti paripurna DPRD Riau, Kamis (24/11/22).
“Iya, masih seputar infstruktur seperti jalan, jembatan dan banjir. Kemudian kabel listrik yang sampai menyentuh tanah. Seperti di KM 35 Minas – Kandis, tiang listriknya sudah terpasang akan tetapi PLN belum mengalirkan arus. Indak tahu apa alasannya sementara desa lain sudah,” ucapnya.
Selain itu sebut Tumpal Hutabarat, warga juga menginginkan adanya ketersediaan air bersih terutama bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawa. Seperti di daerah Kolam Hijau kabupaten Siak dan Ukui desa Air Hitam kabupaten Pelalawan.
Di bidang pendidikan juga kata politisi asal fraksi Demokrat DPRD Riau, warga juga menginginkan dibangunnya gedung sekolah SMA Negeri.
“Misalnya di KM 51 sekolahnya jauh. Kalau ke Kandis harus menempuh jarak 20 KM. Kalau ke Minas juga sekitar 20 KM. Tentunya dengan jarak yang cukup jauh ini tentunya beresiko tinggi,” ujarnya.
Tumpal juga menyinggung soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun. Menurutnya, dengan sistim rayonisasi (zonasi, red), banyak orangtua siswa kesulitan menyekolahkan anaknya, terutama bagi calon siswa yang jarak rumahnya jauh dari sekolah.
“Ke sekolah A ndak bisa ke sekolah B juga ndak bisa. Jadi bagaimana, coba, karena rumahnya jauh,” ungkapnya.
Sementara di bidang pelayanan masyarakat ucap Tumpal, pihaknya melihat masih banyak masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS dan Kartu Miskin.
“Saya juga ndak tahu dimana kenaknya. Apakah karena tidak mau ngurus apa tidak ada mau membantu mengurus,” tanya Tumpal.
Menyikapi keluhan konstituennya ini, Tumpal mengaku pihaknya sudah menyiapkan blanko aspirasi pengaduan untuk kemudian diisi oleh warga. Selanjutnya pihaknya akan menyampaikan keluhan warga itu ke instansi terkait.
Di Perawang Siak ucap anggota komisi IV DPRD Riau itu, aroma dan limbah PT IKPP terus menjadi keluhan warga.
“Baunya lah, abunya lah. Semenjak saya menjadi anggota dewan, itu terus dikeluhkan. Termasuk juga Tenaga kerja, kebanyakan mereka ambil dari luar daerah Riau. Padahal tenaga yang mereka datangkan itu bisa juga dikerjakan tenaga kerja lokal,” ungkapnya.
Ia pun menghimbau sekaligus menyarankan perusahaan pabrik kertas itu agar mengutamakan tenaga kerja lokal, setidaknya tenaga kerja yang ber KTP Riau.
Sebaliknya kepada warga tempatan Tumpal menghimbau agar jangan membiarkan PT IKPP mengeruk dollar dari Riau.
“Jangan biarkan mereka hanya ngambil untung saja, tapi tidak memberi rezeki kepada masyarakat tempatan,” ucapnya.
Ia pun meminta warga sekitar IKPP agar membuat pengaduan secara tertulis dengan melampirkan data seperti foto, sebagai dasar DPRD Riau untuk memanggil PT IKPP.
Tak sampai disitu, Tumpal juga menyoroti sistim transportasi karyawan di PT IKPP.
“Di RAPP karyawannya diangkut menggunakan bus. Pokoknya savety lah. Sementara di IKPP karyawannya diangkut bak kerbau dengan menggunakan pick up yang tak jelas tanpa tempat duduk. Tentunya ini kan rawan buat keselamatan karyawan,” beber Tumpal. (fin)
