Potret24.com, Indragiri Hulu- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menggelar rapat koordinasi (Rakor) pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Senin (10/02/2020)
Kegiatan dilakukan diruangan Narasinga kantor Bupati Indragiri Hulu, Senin (10/02/2020).
Rakor dipimpin langsung oleh bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo pada saat Rakornas Penanggulangan Bencana 2020 di SICC-Bogor 4 Februari 2020.
“Untuk memperhatikan arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat melaksanakan Rakornas,” kata Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto dalam arahannya.
Karhutla pernah menjadi “momok” di bumi lancang kuning, beberapa tahun silam. Sejumlah masyarakat di berbagai daerah pernah dilaporkan terkena penyakit ISPA. Berkaca dari kejadian itu, perlu dilakukan Rakor pencegahan dan pembuatan SK status siaga Karhutla.
“Rapat awal untuk pembuatan SK status siaga darurat Karhutla di Kabupaten Inhu,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Yopi berharap ketika bencana Karhutla terjadi tidak ada lagi laporan kekurangan sarana di lapangan.
“Setelah ini, tidak ada lagi laporan kekurangan fasilitas di lapangan,”harapnya.
Sementara itu Kapolres Inhu AKBP Efrizal dalam sambutannya menegaskan akan berjuang keras jika terjadi Karhutla sebagaimana arahan Presiden Jokowi.
Tak hanya itu, Erizal pun menegaskan bersedia di copot oleh Presiden Jokowi jika terjadi Karhutla di Indragiri Hulu.
“Saya bersedia dipecat dari jabatan, apabila terjadi karhutla di Inhu,” tuturnya.
Erizal menambahkan, Polda Riau juga telah membuat aplikasi bernama Lancang Kuning untuk memonitor titik api di Riau.
Dengan adanya aplikasi ini, dia berharap aplikasi tersebut dapat mempermudah pencegahan Karhutla.
“Setelah adanya SK status siaga darurat karhutla ini perlu juga perencanaan aksi yang akan dilakukan,” tukasnya.
Rakor diikuti oleh Kepala Dinas KPBD Inhu, Kasatpol PP Inhu, Dinas Pertanian Inhu, Dinas Kominfo Inhu, Dinas PUPR Inhu, kesbangpol Inhu, Dinas Pemdes Inhu, Dinas Lingkungan Hidup Inhu, dan Polres Inhu. *