Pekanbaru – Anggota DPRD Riau Lampita Pakpahan memastikan dirinya bakal maju melalui jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Pemilu 2024 mendatang. Dipilihnya jalur tersebut guna memberi kesempatan (regenerasi) kepada kader Gerindra yang lain.
“Di provinsi saya kan sudah 3 periode. Jadi biar ada regenerasi. Banyak kader-kader partai kita yang mau naik dan banyak yang bergabung ke partai kita. Jadi peluang itu kita kasih kesempatan bagi mereka ke Provinsi”, ucap politisi asal fraksi Gerindra DPRD Riau itu saat dikonfirmasi, Rabu (2/11/22).
Dijelaskan Lampita, untuk maju ke DPD sendiri, partai yang meminta dirinya. Ia melihat di partai Gerindra sendiri saat ini banyak kader wanita maupun kader lelaki termasuk juga incumbent yang dinilai potensial untuk maju.
“Kenapa DPD RI, iya tadinya saya di Rohul sudah memperjuangkan aspirasi, seperti Rumah Layak Huni (RLH). Saya melihat, kalau di DPD RI lebih banyak pokir untuk RLH. Artinya, masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Riau”, tukasnya.
Selain pertimbangan tersebut, Lampita juga melihat keterwakilan perempuan di DPD. Seperti Instiawaty Ayus yang maju melalui jalur partai Nasdem dan juga almarhum Rostiuli Purba.
“Jadi pengalaman selama 3 periode ini di DPRD Riau kita pakai ilmu itu untuk berbuat lebih lagi. Kalau tadinya skopnya hanya Rohul, maka kita bisa berbuat untuk seluruh masyarakat Riau di 12 kabupaten/kota”, ujar anggota Komisi IV DPRD Riau itu.
Lebih jauh terang Lampita, selama 2 tahun pandemi covid-19 ini, Riau tak bisa berbuat berbuat banyak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Meskipun ada tapi tidak banyak.
Oleh karena itu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai bangkit pasca covid-19 tahun 2022 ini, ia berharap bisa berbuat lebih pada tahun 2023 mendatang.
Menyinggung soal kesiapan dirinya maju ke DPD RI, Lampita mengaku dirinya saat ini tengah mengumpulkan KTP untuk diinput.
“Dari 12 kabupaten/kota kita berharap kita bisa masuk semua. Hanya saja minimal 6 kabupaten yang kita kokohkan terlebih dahulu.
“Untuk pendaftaran calon DPD belum. KTP itu nantinya minimal 50 persen dari 12 kabupaten/kota se Provinsi Riau”, tandas Lampita. (fin)