Mahasiswa Desak BPK Riau Audit Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD Siak
PEKANBARU – Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Jumat (28/2/2025). Mereka menuntut BPK Riau segera melakukan audit terhadap dugaan perjalanan dinas fiktif di DPRD Kabupaten Siak periode 2019-2024 serta penyalahgunaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Siak tahun 2023-2024.
Dalam orasinya, Risman selaku koordinator lapangan (korlap) AMPUN menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah harus ditegakkan. “Kami mendesak BPK Riau turun langsung ke Kabupaten Siak untuk melakukan audit menyeluruh guna mencegah potensi kerugian negara,” tegasnya.
AMPUN juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga adanya langkah konkret dari pihak berwenang.
Aksi ini diterima langsung oleh Kasubag Humas BPK Riau, Muhammad Rizki. Dalam tanggapannya, Rizki menyatakan bahwa BPK akan menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Setiap proses audit harus dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Setelah mendengar tanggapan dari perwakilan BPK Riau, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Meski demikian, AMPUN tetap menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan berencana menggelar aksi lanjutan di depan Kantor Kejati Riau jika tidak ada respons konkret dalam waktu dekat.
Dikutip goriau.com, aksi ini menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan daerah. AMPUN berharap pihak terkait segera mengambil langkah nyata guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran di Kabupaten Siak. (***)
