Potret24.com, Pekanbaru- Komisi V DPRD Riau menjadwalkan akan memanggil Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan PT. Rickry.
Buntut pemanggilan keduanya dilakukan terkait tak kunjung dibayarnya 4 bulan upah buruh PT. Rickry.
Hal itu dikatakan ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson, usai rapat dengar pendapat (Hearing) dengan buruh PT. Ricky.
Kepada Wartawan, Aherson menegaskan bahwa pemanggilan dilakukan pada Kamis 11 Oktober ini.
“Ya kita akan undang Disnaker dan perusahaan pada Kamis mendatang,” ujar Aherson, Senin (08/10/2018).
Dalam panggilan itu, Komisi V mempertanyakan latar belakang tak kunjungnya dibayarkan upah tersebut. Sedangkan untuk Disnaker, Komisi V akan meminta indikator Disnaker dalam pengawasan tenaga kerja.
“Kamis kita pertanyakan kepada keduanya,”tukasnya.
Aherson yang menerima aspirasi karywan PT Rickry mengaku prihatin atas kondisi yang dialami karyawan. Oleh karena itu, Aherson berpesan kepada buruh PT. Rickry untuk bersabar.**
Diberitakan sebelumnya, ratusan buruh PT Rickry kota Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Riau, Senin (08/10/2018).
Aksi unjuk rasa itu dilakukan lantaran PT. Rickry hingga kini tak kunjung membayar upah buruh. Massa menyatakan bahwa upah buruh yang tak kunjung dibayarkan oleh PT. Rickry selama 4 bulan.
“Kami meminta DPRD Riau untuk membantu menyelesaikan persoalan upah buruh yang hingga kini tak kunjung dibayarkan oleh PT Rickry,” teriak Koordinator aksi, Syahrimar.
Buruh sudah pernah mendesak PT. Rickry agar segera menyelesaikan pembayaran 4 bulan upah tersebut. Desakan itu disampaikan langsung ke pihak menegement PT. Rickry.
Meski telah didesak, namun hingga kini, pihak PT. Rickry tak kunjung menyelesaikan pembayaran upah tersebut. Pihak PT Rickry beralasan bahwa tak kunjungnya dibayarkan upah buruh karena adanya persoalan di tubuh menejemen PT. Rickry.
“Karena persoalan sesama menegement, karyawan yang jadi korban karena 4 bulan gaji tak dibayar,” tegas Syahrimar.
Akibat tak kunjung dibayarnya 4 bulan upah itu, anak dan istri karyawan PT. Rickry terancam kelaparan.
“Bukan hanya kami yang terancam tak makan pak, tapi anak isteri kami juga pak”, pungkasnya.
Pantauan dilapangan, aksi unjuk rasa mendapat pengawalan dari pihak Kepolisian. Puluhan Polisi disiagakan di gerbang pintu masuk DPRD Riau. Selain menerjunkan personel dalam mengamankan aksi unjuk rasa, Polisi juga turut menerjunkan Watercanon di halaman DPRD Riau.
Aksi unjuk rasa tidak bertahan lama. Orasi dihentikan pasca para demonstran ditemui oleh ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson.
Selanjutnya para perwakilan demonstran digiring ke ruangan Komisi V untuk menyampaikan aspirasinya. (advertorial)