Gubri dan Wagubri Diminta Bersatu dan Kompak Terkait Defisit Anggaran
RIAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menanggapi perbedaan pendapat antara Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri), SF Hariyanto, terkait defisit anggaran.
Sebelumnya, Gubri Abdul Wahid mengaku ‘pusing tujuh keliling’ menghadapi defisit anggaran. Sementara Wagubri SF Hariyanto yang pernah menjadi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau dan Pj Gubri justru menyebut defisit adalah hal yang biasa terjadi karena ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Riau, Ikbal Sayuti, mendorong dua pimpinan tertinggi di Provinsi Riau itu untuk bersatu dan kompak dalam mengatasi persoalan defisit anggaran ini.
Menurut politisi asal fraksi PAN Plus itu, hanya dengan kekompakan dan kesolidan Gubri-Wagubri masalah keuangan ini dapat diselesaikan dengan baik.
“Saya berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Riau solid dalam menyikapi hal ini,” kata dia kuti riau aktual.com, Senin (17/3/2025).
Diketahui, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2025 melonjak setotal Rp 3,5 triliun. Pada awalnya, defisit dikabarkan senilai Rp2,2 triliun karena tunda bayar. Namun ternyata ada tambahan defisit sebesar Rp 1,3 triliun.
Ikbal menjelaskan bahwa dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), setiap komisi telah diminta menyisir dengan mitra OPD untuk melakukan peninjauan ulang terkait defisit dan tunda bayar ini.
“Kami juga telah meminta penjelasan dari mitra komisi kami, yaitu Komisi II. Seharusnya defisit Rp1,3 triliun itu tidak terjadi karena tunggakan pembayaran pada 2024 sudah dialokasikan untuk 2025 melalui rasionalisasi anggaran dan pengurangan efisiensi. Artinya, tunggakan pembayaran seharusnya sudah diselesaikan oleh OPD mitra kami. Dengan demikian, defisit seharusnya tidak terjadi pada 2025,” jelasnya.
Politisi asal partai PPP itu menambahkan, setelah rapat komisi dan peninjauan bersama OPD, nantinya akan terlihat besaran defisit dan akar masalahnya.
Lonjakan defisit ini menjadi masalah serius bagi DPRD Riau, yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas.
“Kami tidak tahu bagaimana tiba-tiba defisit bisa melonjak menjadi Rp2,2 triliun. Oleh karena itu, kami mengadakan rapat dengan komisi untuk melakukan tabayun (klarifikasi) dan memastikan di mana saja tunggakan pembayaran tersebut terjadi, serta OPD mana yang bertanggung jawab,” pungkasnya.
Anggota Komisi II DPRD Riau itu berharap, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, masalah defisit anggaran ini dapat segera diatasi demi kepentingan masyarakat Riau. (**)
