Eks Pj Wali Kota Pekanbaru dan 2 Bawahan Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi
PEKANBARU – Eks PJ Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa dan 2 bawahannya, eks Sekda Indra Pomi Nasution dan eks Plt Kabag Umum Setdako, Novin Karmila, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi anggaran rutin pemerintah kota (Pemko), menjalani sidang perdana pada hari ini, Selasa (29/4/2025).
Proses peradilan berlangsung di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Tampak ketiga terdakwa hadir langsung di ruang sidang. Risnandar dan Indra Pomi terlihat kompak memakai batik.
Sementara Novin Karmila, mengenakan kemeja panjang warna putih.
Ketiga terdakwa tersebut, sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 2 Desember 2024.
Penahanan para tersangka pun sudah dipindahkan dari Rutan KPK di Jakarta ke Rutan Pekanbaru, seiring tuntasnya proses penyidikan dan telah masuk ke ranah meja hijau.
Diketahui, dugaan tindak pidana korupsi tersebut diduga terjadi dalam bentuk pemotongan atau penerimaan pembayaran yang tidak sah dari pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Pekanbaru.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara kutip tribunpekanbaru.com, Risnandar Mahiwa bersama tersangka lainnya, diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau kas umum yang seolah-olah memiliki utang, padahal hal tersebut tidak terkait dengan pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2024.
Tindakan para tersangka melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 12 huruf f Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Tim KPK sebelumnya juga telah melakukan serangkaian penggeledahan pasca melakukan OTT terhadap Risnandar Mahiwa dan kawan-kawan.
Penggeledahan dilakukan selama 8 hari, terhitung sejak 5 hingga 12 Desember 2024.
KPK melakukan penggeledahan di 12 lokasi rumah pribadi yang tersebar di Kota Pekanbaru, serta 3 rumah di Jakarta Selatan dan Depok.
Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di 6 kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan pasca penangkapan terhadap para tersangka.
Adapun tujuan penggeledahan ini adalah untuk mencari alat bukti tambahan yang dapat memperkuat penyidikan yang sudah kami lakukan serta untuk memastikan apakah terdapat tindak pidana korupsi lain yang terkait dengan perkara ini.
Dari hasil penggeledahan, KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik, serta barang-barang berharga seperti perhiasan, sepatu, dan tas sebanyak 60 unit.
Selain itu, ditemukan pula uang tunai senilai Rp 1,5 miliar dan 1.021 Dolar Amerika Serikat.
Terkait kasus ini, KPK juga terus mengingatkan kepada seluruh pihak, terutama pejabat publik dan penyelenggara negara, untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. (**)
