Robin Hutagalung SH (dok)
Pekanbaru – Polemik seputar mutasi dan nonjob 188 Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK di Riau yang diduga tak sesuai Permendikbud Ristek, menuai tanggapan serius dari anggota DPRD Riau. Dewan berjanji akan mempertanyakan hal itu ke Disdik pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa hari kedepan.
“Nanti pada kesempatan RDP dengan Dinas Pendidikan (Disdik), itu akan kita tanyakan,” ujar ketua Komisi V DPRD Riau, Robin Hutagalung SH saat dikonfirmasi, Rabu (01/03/23).
Ia mengatakan, salah satu yang akan dipertanyakan pada RDP nanti adalah kesimpangsiuran mutasi/non job 188 kepsek SMA/SMK tersebut. Didamping itu komisi V DPRD Riau juga akan mempertanyakan evaluasi kegiatan termasuk PPDB.
“Memang jadwal RDP kita itu ada. Kita jadwalkan bulan Maret ini. Nanti soal kapan, nanti dibahas di rapat Komisi,” ucap politisi adal fraksi PDIP DPRD Riau itu.
Robin mengaku RDP dengan Disdik seharusnya dijadwalkan bulan Februari kemarin. Hanya saja beberapa pejabat Disdik Riau tengah melakukan ibadah umroh. Sehingga diundur di bulan Maret ini, ucapnya.
Seperti diketahui, 188 Kepsek yang khawatir masa depan pendidikan di Riau akan rusak akibat kebijakan tersebut berencana melakukan somasi kepada Kepala Disdik Riau M Job Kurniawan.
“Somasi mempertanyakan mengapa Kadisdik Riau memutasi Kepsek tanpa berpedoman pada Permendikbud Ristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepsek,” jelas sumber tersebut.
Jika somasi ini tak juga digubris oleh Kadisdik Riau, lanjutnya akan ada pengunduran massal para Kepsek.
“Jalan terakhir, mundur massal” tegasnya. (Adv)
