Potret24.com – Belum lama ini, perpolitikan di Kota Pekanbaru dibuat heboh kabar Ginda Burnama, yang juga menantu Walikota Pekanbaru, Firdaus menjadi Plt Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
Sejumlah pihak melakukan aksi protes terkait hal tersebut. Aksi protes itu dilancarkan Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, masyarakat hingga dari mahasiswa UIR dan UIN Suska Riau.
Mereka menilai penunjukan Ginda Burnama menjadi Plt Ketua DPRD Kota Pekanbaru disinyalir kedinastian. Sedangkan sebahagian lagi menilai cacat hukum. Padahal peristiwa aksi protes tersebut dapat merugikan Partai Gerindra, lantaran sepengetahuan publik bahwa Ginda Burnama menduduki kursi ‘empuk’ parlemen Kota Pekanbaru melalui Partai Gerindra.
Tak pelak aksi penunjukan Ginda Burnama itu menuai aksi protes dan dianggap simbol pemecah konsentrasi fungsi pengawasan DPRD ditengah menjelang berakhirnya jabatan Walikota Pekanbaru, Firdaus pada 2022 mendatang.
“Manuver politik Ginda yang juga menantu walikota ini hanya sebagai pemecah kosentrasi lembaga Legislatif dalam menjalankan fungsi kontrol DPRD terhadap pemko pekanbaru. Dimana sama-sama kita ketahui bersama bahwa pekanbaru sedang tidak baik-baik saja,” ujar mantan Ketua SAPMA Pemuda Pencasila Unilak, Daniel Simanjuntak kepada Potret24.com, Jumat (12/11/2021).
Lucunya lagi, kabar penunjukan Plt Ketua DPRD Kota Pekanbaru yang di protes sejumlah pihak tersebut dibantah oleh Ginda Burnama. Lewat konferensi pers, Senin (08/11/2021), politisi Partai besutan Prabowo Subianto ini menyatakan penunjukan dirinya menjadi Plt Ketua DPRD Kota Pekanbaru tidak benar. Padahal pada situs media online lokal 02 November 2021 lalu, Ginda Burnama mengungkapkan jika penunjukan Plt Ketua Ketua DPRD Kota Pekanbaru meski secara lisan.
“Kita juga muak melihat dagelan-dagelan politik Ginda, yang juga menantu walikota itu,” lantangnya
“Kemarin dia sendiri yang mengakui kalau dia di tunjuk secara Lisan sebagai PLT Ketua DPRD. Setelah mendapat protes dari element masyarakat, lantas kini dia bilang tidak pernah dia mengakui kalau dirinya pernah mengatakan dia telah ditunjuk secara Lisan sebagai Plt ketua DPRD,” cetusnya.
“Kita cuma mau bilang ‘STOP’ cara-cara berpolitik yang mempertontonkan kebodohan terhadap publik,” imbuhnya.
Dengan dagelan perpolitikan ini, sambung Daniel, Ginda Burnama tidak layak menjadi pimpinan DPRD Kota Pekanbaru dan merusak elektabilitas Partai Gerinda.
“Jangankan jadi Ketua DPRD sementara sembari adanya ketua definitif dari partai PKS, sebagai salah satu pimpinan DPRD saja dia ini tidak layak,” tegas Daniel.
Karena itu, Daniel meminta pengurus Partai Gerindra menjatuhkan sanksi tegas dengan mencopot Ginda Burnama dari kursi Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru sebelum gelombang aksi protes masyarakat Kota Pekanbaru semakin membesar.
“Jangan sampai gelombang protes masyarakat terkait degelan politiknya menantu walikota itu sampai besar,” pungkasnya.
“Semoga saja teman-teman di partai Gerinda secepatnya bertindak untuk merespon dinamika ini,” harapnya. ***