Potret24.com – Pengasahanya dana APBD Pemerintahan Kabupaten Kampar pada sidang Rapat Paripurna bertempat di Gedung DPRD, hal itu tak terlepas ada aspirasi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) masyarakat. Tetapi kini berpolemik.
Pasalnya, sebagaimana disampaikanya sebagian kontraktor Kampar, berdialog bersama awak media. Dia mengungkap ada permainan licik dari ke – 45 anggota DPRD Kampar. “Mereka semua bermain dengan dana Pokir, tidak ada transparan penggunaan anggaran,” katanya.
Rekanan kontraktor yang tidak bersedia disebutkan nama ini mengatakan, yakni diduga bahwasa anggota DPRD Kampar itu menjual aspirasinya kepada rekanan kontraktor dengan mematokkan itu 10% hingga 25%. Hal seperti ini, yang sangat disesalkan sikap DPRD Kampar.
Dikutip dari sidik24jam.com. Dikata dia, jikalau berlarut-larut kejadian seperti ini tentu tidak akan ada keuntungan selaku kontraktor yang mengambil pekerjaanya PL di dinas. Jadi ujarnya, didalam hal ini dinilai DPRD Kampar itu tidak maksimal jalankan sebagaiman fungsinya.
Ungkapnya, sangat menduga bahwasa mereka menjual aspirasinya ke rekanan itu, untuk kepentingan cari keuntungan. Dikarena menjual aspirasi pada rekanan kontraktor dengan mematokkan itu 10% hingga 25%. Seharusnya, yang demikian tak dilakukan anggota DPRD itu.
“Hal seperti ini, yang sangat disesalkan sikap DPRD Kampar. Dengan patokanya bagi rekanan yaitu sebesar 10% hingga 25%. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut tentunya sangat merugikan rekanan. Ini seharusnya tidak terjadi. Karena mereka ini sudah digaji negara,” ujarnya.
Disebutkan dia, memang ada dari pihak rekanan untuk mengobrak-abrik gedung DPRD Kampar dan kantor dinas jika pola ini masih dilanjutkan. Dikatakan, selama ini rekanan diam, bukan berarti tidak tau dengan permainan buruk dan serta licik dilakukan pihak DPRD Kampar.
Kesempatan itu dikatakan dia, malahan nanti dirinya akan rangkul seluruh putra daerah Kampar untuk hal mengekspose seluruh borok Pemda dan bahkan DPRD Kampar ini. Karena sambungnya, dalam hal ini rekanan lokal tidak bisa mencari makan di daerah negeri sendiri.
“Kita, harus makan di negeri daerah kita sendiri. Jangan sampai, tidak ada yang tidak makan, jangan sampai ada kita ini yang merasa itu dijajah pejabat mencuri hak-haknya rakyat,” katanya. Dia bahkan menyebut, telah pernah mengusir salah seorang Kadis dari ruanganya. **