PEKANBARU – Sekelompok massa yang tergabung dalam Forum Aliansi PPPK dan CPNS Riau melakukan aksi di depan gedung DPRD Riau, Senin (10/3/2025) siang. Mereka menuntut kejelasan dan keadilan atas nasib mereka sebagai peserta yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) angkatan 2024.
Menurut Koordinator Forum Aliansi PPPK dan CPNS Riau, Abunazar, aksi ini mewakili lebih dari 23 ribu peserta yang lolos seleksi di Riau. Mereka merasa dirugikan dengan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menunda penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CASN/PPPK 2024.
Para peserta seleksi ini berharap DPRD Riau dapat menjadi perantara untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat. Beberapa anggota DPRD Riau menyambut massa aksi dan berjanji akan membawa aspirasi mereka ke tingkat pusat.
Aksi ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, terutama karena melibatkan ribuan tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status.
DPRD Riau Perjuangkan Nasib CASN dan PPPK
Anggota Komisi III DPRD Riau dari Fraksi PKS, Abdullah, menyatakan bahwa DPRD Riau akan meneruskan aspirasi para peserta ke pemerintah pusat.
“Kami turut prihatin dengan kondisi ini. DPRD Riau tidak tinggal diam dan akan meneruskan aspirasi para peserta ke pemerintah pusat,” tegas Abdullah.
Abdullah juga mengungkapkan bahwa DPRD Riau akan segera melakukan langkah konkret dengan mendatangi Komisi II DPR RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memperjuangkan hak-hak CASN dan PPPK.
Penundaan penerbitan SK ini dinilai memiliki dampak serius, tidak hanya bagi para peserta CASN dan PPPK, tetapi juga bagi stabilitas ketenagakerjaan di Riau.
“Banyak efek negatif yang timbul, bahkan berpeluang menambah angka pengangguran di Riau,” ucap Abdullah.
Para peserta yang telah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga honorer merasa kecewa dengan ketidakpastian ini. Mereka berharap pemerintah segera bertindak untuk memberikan kejelasan status kepegawaian dan hak-hak mereka. (*/win)
