PEKANBARU – Komisi III DPRD Riau menggelar hearing bersama dengan Komisaris Utama (Komut), Kabag Ekonomi Pemprov Riau, dan jajaran Direksi perusahaan BUMD tersebut. Hal ini terkait pengunduran diri Direktur Utama Bank Riau Kepri Syariah (BRKS).
Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar usai hearing mengatakan, keputusan mendadak Dirut BRKS Andi Buchari mengundurkan diri, kemungkinan karena penanganan konfliknya itu lebih mudah daripada diberhentikan.
“Berarti mungkin ada juga catatan-catatan di balik itu. Detailnya kita belum dapat,” ujar Markarius usai hearing, Senin (5/6/23).
Politisi asal fraksi PKS itu mengaku persoalan di internal BRKS tersebut, dikhawatirkan akan mempengaruhi kepercayaan publik. Tapi alhamdulilah hari ini pihaknya melihat masih normal. Artinya tugas-tugas Dirut itu masih terhandel dengan 4 orang direksi.
Dengan mundurnya Dirut BRKS itu kata Markarius, maka perhitungan resmi mundurnya Andi Buchari tanggal 30 Juni 2023.
“Makanya tadi kita minta dipersiapkan RUPS Luar Biasa per 1 Juli 2023,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah ada rencana Komisi III DPRD Riau mengundang Andi Buchari secara langsung, dijawab belum ada. “Nanti kita bisa tanya. Ini kan masalah pribadi,” tukas Markarius.
Dikonfirmasi terpisah, Komisaris Utama (Komut) BRKS Syahrial Abdi mengatakan, pasca mundurnya Andi Buchari sebagai Dirut, semua tugas dibagi habis kepada 4 direksi.
Ketika ditanya alasan mundurnya Dirut yang sudah 4 tahun memimpin BRK dari profesional ke BRK Syariah. Menjawab hal itu, Kadis Dispenda Riau itu mengatakan, itu bukan untuk ditanyakan, melainkan untuk didefenisikan.
“Bukan untuk ditanyakan itu. Tapi didefinisikan. Bisa buat tesis satu itu,” ucap Syahrial Abdi seraya menahan tawa.
Yang pasti kata Syahrial Abdi, mereka yang tinggal di BRKS baik-baik saja.
Sementara menjawab kekecewaan anggota komisi III DPRD Riau Misliadi terhadap kinerja BRKS, Syahrial berjanji akan menyampaikan dipertemuan khusus selanjutnya.
Seperti diketahui, dalam hearing tersebut, anggota komisi III DPRD Riau Misliadi mengaku kecewa dengan BUMD di Riau, salah satunya BRKS.
“Tidak ada BUMD di Riau ini yang memenuhi ekspetasi
saya. Tolong dibenahi, Pak,” ujar Misliadi di depan Komut, Bagian Perekonomian Pemprov Riau dan jajaran Direksi BRKS.
Menurut politisi asal fraksi PKB itu, pembiayaan yang dikeluarkan BRKS dinilai sangat luar biasa. SPPD terlalu banyak walaupun tak berkaitan dengan peningkatan kinerja Bank dan beberapa pembiayaan lainnya.
Untuk itu, Misliadi meminta Ketua Komisi III DPRD Riau agar menggelar hearing kinerja BRKS secara khusus. (fin)
