Potret24.com, Jakarta- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah menilai keputusan pemerintah memindahkan ibukota ke Kalimantan tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat.
“Kami melihat dari sisi Walhi bahwa Bappenas ini dalam proses memberikan wacana untuk pemindahan ibu kota ini terkesan otoriter, karena dalam proses ini tidak melibatkan masyarakat,” ujar Direktur Walhi Kalteng, Dimas Hartono di kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta, Kamis (1/8/2019)
Dimas menyebut Bappenas tidak memberikan ruang masukan kepada masyarakat Kalimantan untuk melakukan kajian planologi, tata ruang, kajian masalah lingkungan dan pertimbangan lainnya.
Ia mengatakan pembicaraan keputusan itu pun lebih banyak dibicarakan di Jakarta. Dimas bahkan menyebut pemerintah Kalimantan tidak mengetahui secara dalam terkait kajian kelayakan wilayah mereka menjadi ibu kota.
“Di Kalteng itu sedikit sekali berbicara mengenai pemindahan ibu kota. Ketika kami pertanyakan apakah pemerintah daerah membuat kajian-kajian terkait pemindahan ibu kota, mereka pun gagap menjawabnya, sehingga kami yakini proses ini tidak transparan,” tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membenarkan bahwa Presiden Jokowi sudah menyetujui lokasi yang akan menjadi ibu kota baru negara Indonesia ada di Kalimantan.
Namun, Bambang enggan menerangkan secara lugas provinsi dan daerah mana di Pulau Kalimantan yang bakal ditunjuk menjadi ibu kota negara pengganti DKI Jakarta.
“Nanti diumumkan. Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti,” kata Bambang di Jakarta, Senin (29/7/2019) lalu.
Presiden Jokowi sendiri pernah mengunjungi Kalimantan Tengah untuk mengetahui kesiapan provinsi itu menjadi ibu kota negara. Namun Dimas mengatakan kunjungan Jokowi itu tidak cukup menjadi landasan kesiapan kota tersebut. Apalagi menurutnya argumen kesiapan pemerintah Kalteng juga tidak cukup meyakinkan.
“Pemerintah Kalteng pun hanya sekadar menyatakan ‘kami akan menyiapkan lahan’, hanya sebatas itu. Mereka tidak membuat kajian kenapa lahan itu layak menjadi ibu kota baru,” kata dia.
Sementara itu Presiden Jokowi menyatakan tidak akan tergesa-gesa dalam memutuskan lokasi ibu kota baru. Keputusan akan disampaikan sesuai rencana, Agustus mendatang.
“Memang dari dulu sudah saya sampaikan, pindah ke Kalimantan. Nah Kalimantannya, Kalimantan yang mana, nanti kita sampaikan Agustus,” kata Presiden seperti dikutip dari Antara, Selasa (30/7).
Jokowi mengatakan kajian yang dibuat pemerintah belum rampung. Saat ini pemerintah masih berupaya menyelesaikan kajian pendukung.
“Kajiannya belum rampung, belum tuntas. Nanti kalau sudah rampung, sudah tuntas, dan detailnya sudah dipaparkan (seperti) kajian kebencanaan seperti apa, mengenai air, mengenai keekonomian, mengenai demografinya, masalah sosial politik, pertahanan keamanan. Semuanya memang harus komplet,” katanya. (Lis)
