Potret24.com, Rengat – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu (Inhu), H Suwardi Ritonga SE mengingatkan komisi mencoret kegiatan-kegiatan bersifat konsumtif dan ceremonial yang diajukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam RAPBD Inhu 2020.
“APBD harus dimanfaatkanlah sesuai azas dan manfaat serta terencana dengan matang,” tegasnya pada awak media, Kamis (22/11/2019).
Dikatakan pelayanan publik harus ditingkatkan. Jangan ada lagi berhembus masyarakat mengeluh kebutuhan kesehatan, putus pendidikan akibat faktor ekonomi. “Ini kewajiban penyelenggara di pemerintah agar diperhatikan, artinya harus jemput bola untuk salah satu menjadi prioritas,” ketus politisi Partai Gerindra ini.
Sebagai unsur pimpinan di DPRD Inhu, ia berharap komisi lebih jeli dalam pembahasan sebelum disepakati. “Tak perlu ragu rekan dewan untuk mengkritik, memberikan suara saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA ). Jika ada usulan belanja OPD yang tidak masuk akal, atau azas dan manfaatnya tak jelas, ya..sebaiknya dapat di coret komisi bersangkutan,” pinta unsur pimpinan asal dapil I ini.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkita Bangsa (PKB), Dodi Irawan SHi. Dia mengapresiasi pernyataan Suwardi Ritonga. Pernyataanitu secara tidak langsung menghimbau rekan yang ada di lintas komisi, agar mempelajari RKA yang diajukan OPD dan teliti sebelum disepakati.
Meski demikian, selaku ketua fraksi di PKB, dirinya komitmen akan mencoret anggaran bersifat konsuntif dan ceremonial yang bukan menguntungkan masyarakat.
Ia menilai masih banyak program belum tersentuh anggaran untuk pembangunan daerah. Khususnya di bidang infrastruktur jalan di daerah Kecamatan Peranap, Rakit Kulim, Kelayang, Pasir Penyu termasuk Rengat Barat, yang masih ada akses kurang layak.
Wakil rakyat asal dapil III ini juga mengkritisi pelayanan di Cacatan Sipil (Capil) yang lamban akibat anggaran minim. “Hal ini perlu diperhatikan serius, guna mempercepat kebutuhan masyarakat dalam pengurusan di segala hal,” pintanya. (Frasetia)
