Potret Politik

Suwardi Ritonga Ingatkan DPRD Inhu Hati-hati ‘Dealkan’ Usulan OPD

2
×

Suwardi Ritonga Ingatkan DPRD Inhu Hati-hati ‘Dealkan’ Usulan OPD

Sebarkan artikel ini

Potret24.com, Rengat – Wakil Ketua II DPRD Indragiri Hulu, H Suwardi Ritonga SE mengingatkan rekan-rekannya untuk berhati-hati menyepakati anggaran yang diusulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan dan program kerja harus yang menyentuh kepentingan publik.

“Kegiatan harus benar-banar yang menyentuh kepentingan masyarakat. bukan kegiatan sebatas ceremonial dan konsumtif saja,” katanya, Selasa (19/11/2019).

Menurut wakil rakyat dari Dapil I, berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebelumnya, telah disepakati di angka Rp1.509.208.055.248. Namun di penyusuaian kembali Rp1.498.029.989.393, yang terdiri dari Belanja Langsung (BTL) sebelumnya Rp929.729.837.992,75, di penyesuaian naik menjadi Rp.938.941.307.261,75, artinya menambah Rp9.211.469.269,00.

Sedangkan Belanja Langsung (BL), sebelumnya, di angka Rp579.478.217.255,25, menurun sebesar Rp20.389.535.124,00 yang saat ini menjadi Rp.559.088.682.131,25.

Dikatakan, Badan Anggaran ( Banggar ) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), nanti akan melanjutkan pembahasan setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dibahas terlebih dahulu oleh komisi masing-masing.
Sebab, jauh hari telah menyampaikan dengan rekan komisi yang ada, agar tidak ragu bersuara dan memberikan kritikan dan lebih teliti saat pembahasan nanti.

Ia berharap, sebagai weakil rakyat, DPRD Inhu bekerja sesuai koridor dan sumpah janji. Tidak asal mengambil tindakan dan sikap, bila anggaran yang dibahas tidak menyentuh kemasyarakat.

Apalagi semua anggota DPRD punya tanggung jawab yang sama. Termasuk hak bicara sebelum disimpulkan hasil pembahasan. Maka tidak perlu ragu untuk mengkritisi serta bicara dalam menyampaikan pendapat, karena sudah dijamin oleh undang-undang.

“Kita dipilih oleh rakyat. Harus menjalankan amanah sebagai fungsi kontrol (pengawasan.red) dalam setiap kebijakan anggaran yang ada di OPD. Jadi jeli dan cerdas dalam melakukan pembahasan setiap RKA. Jangan ada kesan APBD digunakan untuk hal-hal yang konsumtif dan ceremonial nantinya,” pesannya. (frasetia)