Potret24.com – Permasalah agenda kunjungan kerja, atau plesiran dilakukan anggota DPRD Riau ke luar negeri disaat ini, masih jadi sorotan sejumlah elemen masyarakat. Kali ini datang sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik M Rawa El Almady.
Akademisi Universitas Riau itu menilai, saat ini masyarakat Riau dalam kondisi susah. Mulai dari turunnya harga sawit, sampai hal persoalan dari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bahkan juga ada yang dihantui dengan kasus konflik lahan berkepanjangan.
“DPRD, harusnya tidak menggunakan anggaran itu dalam kondisi sekarang. Mereka keluar negeri tidak ada tujuan jelas. Hanya pelesiran. Enggak ada itu manfaatnya. Selama ini perjalanannya anggota DPRD Riau keluar negeri tidak ada manfaat apa-apa,” kata M Rawa.
Lebih lanjut dikatakan, bahwasa acara atau agenda plesiran anggota DPRD ini sama sekali tidak ada manfaatnya bagi pembangunan di Riau. Karena diketahui hal itu kemauanya politik anggota DPRD Riau saja. Sebab, bisa dilihat ini mereka terkesan tak ada punya etika publik.
Dia juga mengimbau masyarakat untuk mendesak Pemprov dan DPRD Riau, itu membatalkan keberangkatan para wakil rakyat tersebut. Meski, dikabarkan telah ada beberapa anggota DPRD Riau yang berangkat, maka dalam keberangkatan gelombang berikutnya dibatalkan.
Ia juga mengaku ikut menandatangani petisi online di Change.org ini diinisiasi itu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) minta kepada Gubernur Riau agar membatalkan keberangkatan anggota DPRD tersebut. Yakni petisi itu, menuntut pada Gubernur Riau menolak rekomendasi izin keberangkatan.
“Petisi itu menuntut pada Gubernur Riau menolak rekomendasi keberangkatanya anggota DPRD Riau ke luar negeri. Yang mealihkan anggaran Rp16,7 miliar untuk pembangunan sarana pendidikan, serta ataupun beasiswa bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 ke dalam perubahan APBD Riau tahun 2023,” ungkap Rawa.
