Pemkab Inhil Tolak Moratorium Pengurangan Ekspor Kelapa

INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menolak moratorium pengurangan ekspor kelapa karena akan berdampak negatif pada ekosistem ekonomi di daerah tersebut.

Pj Sekda Inhil, Tantawi Jauhari, menyatakan bahwa harga kelapa sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Inhil, karena 425.000 Ha kebun kelapa di Inhil merupakan milik masyarakat.

“Untuk itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak menginginkan adanya pembatasan ekspor kelapa,” ujar Tantawi.

Pemkab Inhil juga meminta agar harga kelapa di Inhil sama dengan harga kelapa di luar Inhil, karena adanya isu pembatasan ekspor telah menyebabkan turunnya harga kelapa.

Tujuan ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Focus Group Solution (FGS) yang ditaja BAPPENAS RI, yaitu untuk menemukan pilihan-pilihan solusi untuk penanganan beberapa isu yang dihadapi dalam hilirisasi kelapa. (**/win)