Potret24.com, Bengkalis- Dalam mensukseskan visi pembangunan 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya memprioritaskan pembangunan strategis untuk kepentingan masyarakat.
Program yang merupakan kerangka awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap tahunnya itu, kini telah direncanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Hal ini dilakukan agar program yang menjadi prioritas tersebut bisa direncanakan dengan matang melalui usulan setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan juga tidak terlepas dari dukungan Legislatif.
Demikian diungkapkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin beberapa waktu yang lalu.
Amril menyebutkan, bahwa Pemkab Bengkalis tahun 2019 akan melaksanakan sebanyak 13 program strategis dengan membangun sejumlah infrastruktur di sejumlah Kecamatan.
Adapun 13 program dimaksud Amril tersebut diantaranya pembangunan Jalan Lingkar Timur yakni peningkatan Jalan Tasik Serai menuju batas Kecamatan Mandau dan peningkatan Jalan Gajah Mada menuju batas Kecamatan Pinggir.
Kemudian pembangunan Jalan Lingkar Barat yaknipembangunan jalan Km 11 Air Kulim menuju Desa Petani dan pembangunan Jalan Balai Raja menuju Desa Petani.
Dilanjutkan dengan pembangunan DuriIslamic Centre (DIC) di Kecamatan Mandau sebagai icon pariwisata serta pusat kegiatan keagamaan di Kabupaten Bengkalis yang tiang pemancangan perdananya sudah dilaksanakan.
“Hal ini tentunya selaras dengan nawa cita ketiga Presiden Republik Indonesia yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” kata Amril
Senada juga ditambahkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis Yuhelmi.
Dia menyatakan, bahwa 13 program strategis yang akan dilaksanakan tahun 2019 sudah menjadi prioritas dari Bupati Bengkalis Amril Mukminin.
“Untuk Tahun 2020 program strategis pembangunan banyak kepada infrastrukur jalan, pembangunan pengaman pantai,” ujar Yuhelmi.
Dikatakannya, untuk program strategis tahun 2020 tersebut, pembangunan rumah layak huni (RLH) yang terbagi di 10 di Kecamatan Bengkalis 135 unit, Kecamatan Bantan 105 unit, Kecamatan, Bukit Batu 95 unit, Kecamatan Bandar Laksamana 60 unit, Kecamatan Siak Kecil 80 unit, Kecamatan, Rupat 90 unit, Kecamatan Rupat Utara 50 unit, Kecamatan Mandau 150 unit, Kecamatan Bathin Solapan 95 unit, Kecamatan Pinggir 150 unit dan Kecamatan Talang Muandau 95 unit.
“Untuk bantuan Rumah Layak Huni ini akan dibagi di 10 kecamatan dengan total nilai anggaran sebesar Rp87 miliar lebih,” kata Yuhelmi.
Program srategis lainnya pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Bukit Batu dengan anggran sebesar Rp.9 miliar dan pengadaan alat kesehatan untuk ruang Haemo Dialisa (HD) RSUD Duri dan Peningkatan kapasitas ruang/kamar operasi RSUD Bengkalis.
Kemudian peningkatan infrastruktur lainnya yakni peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis C, Peningkatan Jalan Ketam Putih – Kelemantan
Peningkatan Jalan Kelemantan – Sekodi. Untuk Kecamatan Bantan A peningkatan Jalan Bantan Air – Bantan Timur dan Peningkatan Jalan Muntai – Bantan Timur
Lalu, di kecamatan Bukit Batu yakni pembangunan jalan poros Jalan Tanjung Leban – Bukit Kerikil. Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Siak Kecil yakni Peningkatan Jalan Sungai Linau – Tanjung Damai dan Peningkatan Jalan Sumber Jaya – Tanjung Damai
Untuk Kecamatan Mandau ada tiga lokasi diantara Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau C Pembangunan Jalan Balai Raja menuju Desa Petani.
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau D Jalan Duri – Bukit Kerikil dan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau E jalan Tasik Serai menuju batas Kecamatan Mandau serta Peningkatan Jalan Gajah Mada menuju batas Kecamatan Pinggir
Sedangkan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat Utara B di Jalan Pangkalan Nyirih – Kadur dan Peningkatan Jalan Tanjung Medang – Kadur
“Total anggaran untuk pembangunan infrstruktur jalan ini dianggarkan lebih dari Rp1 triliun,” ungkap Yuhelmi.
DPRD Dukung Program Strategis
DPRD Bengkalis mendukung program strategis pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam membangun sejumlah pembagunan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis.
Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir mengatakan, paket kebijakan yang telah diambil Pemkab Bengkalis dinilainya sangat strategis dan telah lama diidamkan.
“Memang kebijakan ini yang kami sangat harapkan. Adanya korelasi antara kesejahteraan aparatur pemerintah, dengan peningkatan kualitas pelayanan, serta kebijakan yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,”terangnya.
Pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung sejumlah kebijakan strategis yang telah dicanangkan Bupati Bengkalis. Meski begitu, namun pihaknya meminta Bupati Bengkalis agar tidak fokus pada pembangunan sektor infrastruktur saja, melainkan pembangunan ekonomi masyarakat.
“Tetapi program lainnya juga perlu diperhatikan diantaranya sektor ekonomi, ekonomi makro, ekonomi kreatif dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada,”tukasnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada Bupati Bengkalis untuk memperhatikan pembangunan lainnya.
“Kita berharap bahwa tidak hanya infrastruktur yang kita perhatikan,”harapnya.
Usulan DPRD Bengkalis dan Pemkab Bengkalis Direstui Pemerintah Pusat
Kerja keras Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD Bengkalis untuk mengusulkan pembangunan 6 item pengaman pantai desa Meskom dan desa Jangkang Kecamatan Bengkalis kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendapat angin segar.
BNNP merespon usulan tersebut. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan akan memasukan usulan itu pada APBN tahun anggaran 2020.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan.
“Alhamdulillah, usulan kita terkait peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan penanganan barasi pantai wilayah Perbatasan di wilayah pesisir pantai Bengkalis direspon oleh BNPP dan akan dianggarkan pada APBN 2020,” ujar Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan, beberapa waktu lalu.
Dikatakan lelaki disapa Eet ini, penanganan abrasi pantai di Bengkalis harus diprioritaskan. Sebab hal itu dikuatirkan akan mengikis pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak pantai. Karena itu, pihaknya bakal bekerja keras untuk sharing budget kepada pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Pusat, agar pembangunan penanganan abrasi yang saat ini di wilayah pesisir perbatasan dapat terealisasi.
“Persoalan abrasi pantai saat ini menjadi skala prioritas kita bersama kawan-kawan DPRD, untuk itu perlu sharing budget antara Provinsi dengan Pusat agar bisa mengangarkan penanganan abrasi yang terjadi di Bengkalis saat ini,” tuturnya
Diungkapnya, sejauh ini pembangunan pengaman abrasi baru terealisasi sepanjang 500 meter. Sedangkan sisanya masih terganjal karena faktor besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut.
“Untuk wilayah pantai dua desa tersebut masih tersisa sepanjang 24,5 km yang harus dibangun pengaman pantai dan usulan ini menjadi skal prioritas kita agar masuk dalam APBN 2020 nanti dengan nilai usulan sebesar Rp539 miliar,” ungkapnya.
Selain mengusulkan pembangunan pengaman abrasi pantai desa Meskom dan desa Jangkang Kecamatan Bengkalis, DPRD Bengkalis dan pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengusulkan pembangunan pengaman pantai Selat Baru Kecamatan Bantan sepanjang 3,5 km. Dari 3,5 meter itu, sepanjang 1,6 km dinyatakan telah selesai dikerjakan alias rampung.
Penyelesaian pengerjaan pengaman abrasi pantai sepanjang 1,6 km melalui APBD Bengkalis. Tak tanggung-tanggung, empat puluh satu (41) miliar APBD Bengkalis digelontorkan untuk pembangunan pengaman pantai Selat Baru Kecamatan Bantan.
Begitu juga untuk pembangunan pengaman pantai desa Selat Batu-Desa Teluk Papal- Bantan air dan Muntai.
Dalam usulan itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis mengusulkan pembangunan pengaman pantai sepanjang 15,8 km dengan anggaran sebesar Rp347 miliar. Adapun yang baru terselesaikan pembangunan tersebut baru 1 km melalui APBD Bengkalis.
Selanjutnya pembangunan pengaman pantai Desa Sepahat dan Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu sepanjang 3 km.*(Adv/Diskominfo Bengkalis/Siti)
