free website hit counter

Lakukan Pemetaan, Bapemperda Bahas Pengelolaaan Sungai

Rapat tertutup Bapemperda DPRD Riau dengan Dinas PUPR dan Biro Hukum Pemprov Riau diruang Medium, Senin (21/11/22)

Pekanbaru – Sesuai dengan usul Komisi IV DPRD Riau, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau melakukan rapat bersama dengan Dinas PUPR Riau dan Biro Hukum Pemprov Riau terkait pengelolaan sungai. Ketiga instansi itu masih membahas pemetaan kewenangan antara provinsi dan nasional.

“Tadi kita membahas pengelolaan sungai. Khusus di provinsi Riau difokuskan di Reteh Kabupaten Inhil Kabupaten Kepulauan Meranti, dan di Bengkalis,” ujar wakil ketua Bapemperda Ma,mun Solihin usai menggelar rapat di ruang Medium, Senin (21/11/22).

Politisi asal fraksi PDIP Riau itu menjelaskan, khusus kewenanangan penanganan pengelolaan sungai di Provinsi Riau, itu yang sedang dibahas. Termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk pemanfaatannya. Soal abrasi merupakan kewenangan pusat.

“Memang ada normalisasi yang sudah dilakukan oleh Dinas PUPR. Tapi apakah hanya gitu-gitu aja. Persoalannya sekarang bagaimana pemanfaatan di DAS nya, bagaimana dengan pencemaran airnya, itu yang dibicarakan tadi,” ujarnya.

Kedepan kata Ma,mun Solihin Pemprov Riau diminta lebih fokus sesuai kewenangannya saja. Berbicara mengenai sungai juga terkait dengan anggaran.

“Tadi disampaikan bahwa selama ini sudah berjalan sebagaimna mestinya. Cuman kita leboh optimal lagi. Teman-teman komisi IV berharap supaya ada Raperda mengenai pengelolaan sungai ini agar ada penataan supaya spesifik,” ujarnya.

Ketika ditanya soal berapa titik yang menjadi kewenangan provinsi terkait pengelolaan sungai, kata Ma,mun Solihin, Kementerian yang menetapkan. Saat ini imbuhnya tengah dilakukan pemetaan.

“Perlu keseriusan menangani itu. Meskipun sekarang sudah berjalan tapi kan secara detail ini tidak dibahas. Kita pingin DAS nya, kemudian perbaikan kwalitas airnya, tingkat pencemaran airnya,” tegasnya.

Ketika ditanya target penyelesaian kewenangan pengelolaan sungai ini, Ma,mun Solihin menyebut pihaknya akan segera konsultasi dengan Kementerian terkait hari Kamis pekan ini. Karena informasinya ada UU yang ditunggu PP nya terkait Sumber Daya Air (SDA), tandasnya. (adv/fin)

Print Friendly, PDF & Email
%d blogger menyukai ini:
Enable Notifications OK No thanks