PEKANBARU – Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengingatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk tidak sekadar menjadi broker proyek yang hanya mengandalkan pendapatan dari fee.
“BUMD didirikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sekadar tempat mencari gaji. Jika hanya bergantung pada fee, itu mencerminkan kurangnya inovasi dan visi untuk memajukan daerah,” tegas Edi Basri pada Senin (16/12/2024).
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja sejumlah BUMD yang dinilai kurang berkontribusi dan minim inovasi. Menurutnya, BUMD seharusnya berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan tidak bergantung pada mekanisme fee semata.
“Ketergantungan pada fee ini menjadi salah satu penyebab minimnya kontribusi BUMD terhadap keuangan daerah,” imbuh Edi.
Inspeksi untuk Evaluasi Kinerja BUMD
Edi menambahkan, Komisi III DPRD Riau akan segera melakukan inspeksi ke seluruh BUMD di bawah naungan Pemprov Riau. Langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan manajemen BUMD agar lebih profesional dan inovatif dalam menjalankan tugasnya.
“Kami ingin melihat hasil nyata dari keberadaan BUMD. Jika hanya menjadi broker tanpa upaya konkret, itu sudah melenceng dari tujuan awal pembentukannya,” tegasnya.
Edi berharap evaluasi ini dapat mendorong perubahan positif di tubuh BUMD, sehingga mereka mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Provinsi Riau kutip goriau.com. (***)
