Kemenko PMK Ungkap Dampak Negatif Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Siswa - Cerdas - Kritik - Tajam

Kemenko PMK Ungkap Dampak Negatif Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Siswa

Deputi Menteri Bidang Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK, Agus Sartono

Potret24.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Corona menimbulkan beberapa dampak negatif bagi siswa. Kemenko PMK meminta daerah untuk berperan aktif memantau perkembangan siswa.

“Sistem pembelajaran yang tidak dilakukan tatap muka secara langsung di sekolah memiliki dampak yang negatif terhadap anak. Kita berpotensi akan menghadapi tingginya angka putus sekolah karena banyak peserta didik yang terpaksa bekerja membantu orangtua dan keluarga pada masa pandemi ini,” kata Deputi Menteri Bidang Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK, Agus Sartono dalam siaran YouTube Kemendikbud, Jumat (20/11/2020).

Agus mengatakan perbedaan akses pembelajaran jarak jauh akhirnya menimbulkan kesenjangan. Terlebih bagi anak dengan latar belakang ekonomi yang rendah.

“Perbedaan akses dan tingkat kualitas pembelajaran jarak jauh berakibat pada kesenjangan capaian belajar terutama anak-anak dari sosioekonomi yang berbeda,” katanya.

Peserta didik, kata Agus juga mengalami stres karena beban pembelajaran jarak jauh. Serta banyaknya kasus kekerasan terhadap anak.

“Selain itu minimnya interaksi dengan guru, sesama siswa dan lingkungan luar ditambah tekanan akibatnya sulitnya pembelajaran jarak jauh mengakibatkan stres pada anak. Dengan tinggal di rumah tercatat banyak anak terjebak kasus kekerasan di rumah tanpa terdeteksi oleh guru,” jelasnya.

Permasalahan itu harus diatasi bersama mulai dari pusat hingga ke daerah. Agus meminta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat memantau kondisi peserta didik.

“Berbagai masalah yang terjadi di lapangan tersebut perlu diatasi bersama. Penyelesaian dari permasalahan yang ada tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat melainkan juga melibatkan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dituntut lebih aktif kondisi peserta didik dan mutu pembelajaran masing-masing,” katanya.

Lebih lanjut, Agus juga mendorong agar daerah untuk membuka sekolah. Namun pembukaan itu harus disesuaikan dengan kondisi daerah dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19.

“Dinas Pendidikan dan satuan tugas penanganan COVID daerah harus bisa mendorong pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka untuk tetap memperhatikan disiplin protokol kesehatan,” ucapnya.

“Pemerintah perlu diterbitkan kembali penyesuaian terhadap surat keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 ini,” sebut dia.

Agus mengatakan pemerintah daerah tentu sangat memahami kondisi daerahnya. Dia meminta agar aturan sesuaikan hingga tingkat kecamatan.

“Pemerintah daerah sebaiknya yang paling memahami kondisi daerah perlu diberikan kewenangan penuh untuk memenuhi model pembelajaran yang paling sesuai. Selain itu hasil evaluasi terhadap pemantauan yang dilakukan bahwa karena kondisi kecamatan dan atau desa, atau kelurahan dalam satu kabupaten kota dapat sangat berbeda dari satu dan yang lain maka keseragaman pemberian izin pembelajaran tatap muka untuk satu kabupaten kota dinilai kurang sesuai. Meskipun terhadap penyesuiaan baru dalam pembelajaran saya tetap mengimbau bahwa kesehatan dan keselamatan prioritas utama,” katanya. (gr)

Print Friendly, PDF & Email
X
%d blogger menyukai ini:
Enable Notifications    OK No thanks