Potret Peristiwa

Kemendagri di Tengah Pusaran Jual Beli e-KTP dan KK di Medsos

2
×

Kemendagri di Tengah Pusaran Jual Beli e-KTP dan KK di Medsos

Sebarkan artikel ini
Potret24.com, Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini menjadi sorotan, akibat dugaan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang diperjualbelikan di media sosial. Dugaan jual beli KK dan Nomor Induk Kependudukan di E-KTP di media sosial telah dilaporkan Kemendagri kepada Bareskrim Polri.
Adanya indikasi jual beli NIK dan KK pertama kali dikemukakan akun Twitter, @hendralm. Pihak Kemendagri tak melaporkan akun tersebut ke pihak kepolisian. Yang dilaporkan Kemendagri adalah mengenai kejadiannya.

“Kami ini melaporkan adanya peristiwa yang di FB menjual dan membeli data kependudukan. Jadi kami tidak melaporkan orang, tidak melaporkan pemilik akun,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Karenanya, Kemendagri meminta polisi mendalami kabar tersebut. “Nanti polisi biarlah yang mendalami siapa pelaku jual belinya, karena kami belum tahu,” jelas Zudan.

Zudan pun memastikan, data dari Dukcapil tidak ada yang bocor dari internal. Menurutnya, data itu bisa muncul karena dikumpulkan dari berbagai medsos. Sebab, banyak KK dan KTP elektronik yang muncul di medsos.

“Kalau kita klik, kita akan keluar datanya. Bisa ada pemulung data di sana. Nah pemulung data ini berbahaya. Karena sesuai UU adminduk, siapapun yang menjual belikan data, membeli data, memanfaatkan data secara gak benar, itu sanksinya dua tahun dan denda sampai 10 miliar,” tandas dia.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi bagi yang melaporkannya kejadian tersebut.

“Soal ada yang melaporkan kami terima kasih. Ada netizen yang melaporkan lewat Facebook, kami terima kasih, mudah-mudahan data keterangan itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan, dan menjadi bahan penelusuran Bareskrim dan internal Kemendagri, agar semakin cermat dan hati hati,” ungkap Tjahjo.

Dia mengingatkan, netizen untuk tidak takut melapor jika menemukan hal serupa. “Jangan takut netizen ini, kami mengucapkan terima kasih anda memberikan informasi kami follow up. Kalau nggak ada data laporan, ya kami nggak tahu kalau ada jual beli di situ,” pungkas Tjahjo.

Mabes Polri telah menerima laporan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri atas tersebarnya data pribadi dalam E-KTP dan KK tersebut.

Kini polisi masih menelusuri laporan yang diterima untuk ditindak lanjuti sesuai UU ITE dan Administrasi Kependudukan dalam Kerahasiaan Identitas.

Sejauh ini, analisis Kemendagri dan polisi mencatat, data-data pribadi yang beredar 80-90 persen merupakan data palsu. Namun, polisi juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan tidak sembarangan mengunggah identitas secara daring.

Sebelumnya, media sosial di Indonesia, diramaikan dengan adanya jual-beli data e-KTP dan KK. Hal ini pertama kali viral di Twitter.

Dikutip GridHot.ID dari akun Twitter @hendralm yang mengunggah sebuah postingan pada 26 Juli 2019.

Awalnya, akun @hendralm tak habis pikir saat melihat unggahan akun Facebook M. Iqbal Nur Fahmi Al. yang hendak membeli NIK dan KK.

Tak disangka, unggahan akun M. I tersebut mendapat banyak respon dari pengguna Facebook lain yang mengaku punya banyak data NIK dan KK.

“Ternyata ada ya yang memperjual belikan data NIK + KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampe jutaan data. Gila gila gila,” TULIS AKUN @hendralm dalam cuitannya.

Tak hanya data NIK dan KK saja, bahkan ada juga yang mengaku punya data KTP dan foto selfie pemilik KTP tersebut.

“Dan bahkan ada yang punya 1000 data KTP + Selfie…..kok bisa ya?,” ujar @hendralm dalam cuitan selanjutnya.

Bahkan usut punya usut, data KK perlembar ditawarkan dengan harga Rp 5000. (Lis)