Potret24.com, JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, kebocoran anggaran penanganan Covid-19 harus dapat diantisipasi. Pasalnya, anggaran penanganan pandemi di Tanah Air ini terbilang cukup besar, yaitu mencapai Rp 677,2 triliun.
“Seluruh petugas baik yang di pusat maupun di daerah untuk secara konsekuen dan disiplin tinggi melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab agar tidak terjadi kebocoran anggaran,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2020).
Menurut dia, kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) harus berani melakukan upaya hukum terhadap setiap oknum yang mencoba menyelewengkan anggaran.
“Diharapkan penegak hukum dapat bertindak secara tegas jika terjadi penyimpangan,” kata dia.
Selain itu, ia menambahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), inspektorat, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat meningkatkan koordinasi untuk mengawasi realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19.
Presiden Joko Widodo memita kepada aparat penegak hukum agar mengantisipasi keinginan jahat segelintir oknum yang hendak memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 guna memperkaya diri sendiri.
Presiden menyatakan, pemerintah tidak main-main dalam hal akuntabilitas penggunaan anggaran.
Upaya pencegahan terhadap niat jahat harus diutamakan, seiring dengan diwujudkannya tata kelola yang baik dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
“Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak/ibu, digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga,” kata Presiden saat menyampaikan sambutan secara virtual pada peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, Senin (15/6/2020), seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Selasa (16/6/2020). (gr)
